jpnn.com - JAKARTA – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zuhro menilai Jaksa Agung HM Prasetyo sudah sangat pantas untuk diganti pada reshuffle mendatang. Ia beralasan, semua syarat untuk mengganti terpenuhi, misalnya rapor yang merah karena kinerja buruk, dan kasus Bansos Sumatera Utara yang membuat institusi Kejaksaan Agung tercemar, dan ini berimplikasi pada program pemerintah dalam penegakkan hukum.
“Saya sudah sering mengemukakan soal ini. Jika nanti Presiden Jokowi melakukan reshuffle, maka posisi Jaksa Agung harus diisi oleh figur yang kredibel dan bisa mengejawantahkan Nawacita dari sisi hukum,” kata Siti Zuhro, ketika dimintai tanggapannya, Senin (18/1).
BACA JUGA: Crisis Center Gerak Cepat, Kekhawatiran Dunia Pariwisata Teratasi
Menurut Siti, hasil penilaian kinerja yang dilakukan KemenPAN RB, terlepas dari pro kontra telah menempatkan Kejaksaan Agung pada posisi terendah. Alasan ini sah bagi presiden untuk mengganti HM Prasetyo.
“Apa yang dilakukan Menteri Yuddy Chrisnandi, tak lepas dari perintah Presiden, jadi tak masalah,” tegasnya.
BACA JUGA: Mengharukan, Seperti Ini Penyesalan Mendalam Menteri Susi Kepada Putra Sulungnya
Namun demikian, menurut Siti, di tengah keinginan publik yang kuat agar Jaksa Agung diganti, seharusnya Prasetyo juga legowo. Apalagi sejak awal akan dilantik, pegiat hukum dan antikorupsi sudah mempermasalahkan figur Jaksa Agung ini.
“Apa yang diprotes para pegiat hukum dan antikorupsi, ternyata belakangan terkonfirmasi. Jadi, presiden jangan ragu untuk mencari figur baru Jaksa Agung yang mumpuni,” sarannya.
BACA JUGA: Menteri Susi Luapkan Kesedihannya pada Mantan Menteri Ini, Sedihlah Pokoknya...
Di sisi lain, Siti melihat dalam konteks persaingan parpol-parpol, baik pendukung pemerintah maupun partai yang baru mendekat dan menyatakan akan bergabung seperti PKS, Golkar, dan PPP, terlihat hubungan yang renggang antara Presiden jokowi dengan partai Nasdem/Surya Paloh.
“Kita bisa melihat belakangan ini, hubungan Jokowi dengan Surya Paloh tak semesra saat kampanye atau awal-awal pemerintahan. Mungkin ini dipicu kinerja menteri dari Nasdem yang kurang memuaskan seperti Jaksa Agung," imbuhnya.
Fenomena hubungan Pemerintah dengan parpol pendukung yang fluktuatif itu lanjut Siti, karena koalisi parpol pendukung Pemerintah memang cair dan Presiden Jokowi membutuhkan dukungan politik dari parpol agar bisa mengimbangi parlemen.
“Jokowi harus pandai mengelola parpol, karena itu dia pun memanggil pemimpin partai yang berkonflik untuk segera mencari solusi. Sebab ini akan berpengaruh pada kehidupan demokrasi terutama hubungan pemerintah-DPR,” pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Putra Sulung Bu Susi Meninggal dalam Keadaan Tidur, Din Syamsudin Bilang Begini
Redaktur : Tim Redaksi