jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho meminta Presiden Jokowi lebih tegas dalam menertibkan jajaran kementerian dan lembaga agar satu suara dalam melaksanakan kebijakan penanganan virus corona.
Hal ini disampaikan Irwan, karena menilai antarkementerian dan lembaga pemerintah kerap membuat masyarakat bingung dengan kebijakan yang dibuat.
BACA JUGA: Usai Rapat Bareng Jokowi, Luhut Sentil Elite Politik dan Media
Terbaru adalah terkait penyetopan operasional transportasi publik di Jabodetabek.
Di satu sisi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan berupa rekomendasi pembatasan penggunaan moda transportasi di Jabidetabek.
BACA JUGA: Jokowi Terbitkan Perppu demi Perangi Corona, Irwan Fecho: DPR Harus Tolak!
Namun kebijakan ini dianulir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pimpinan Luhut Binsar Panjaitan.
"Koordinasi pemerintah buruk dalam penanganan COVID-19 sampai saat ini. Baik antarkementerian ataupun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat, mau dibawa ke mana penanganan corona ini oleh pemerintah," kata Irwan, Kamis (2/4) malam.
BACA JUGA: Jokowi Pengin Terapkan Darurat Sipil, Irwan Fecho Tidak Percaya Masalah Corona Bakal Selesai
Legislator asal Kalimantan Timur itu mengatakan, pemerintah pusat pun hampir kehilangan kepercayaan oleh pemerintah daerah karena kelambanan penanganan. Banyak pemerintah daerah membangkang keputusan pemerintah pusat.
Bahkan sistem administrasi pemerintahan serasa sudah tidak diindahkan lagi. Bagaimana bisa sebuah surat edaran resmi kementerian perhubungan bisa dibatalkan oleh pernyataan lisan jubir tanpa pencabutan surat edaran.
Hal tersebut menurut Irwan tidak akan terjadi bila Presiden Jokowi bersikap tegas. "Ya presidennya harus tegas. Atur anak buahnya agar sinergis. Terintegrasi. Pak Jokowi contohkan langsung," ucap ketua DPP Partai Demokrat demisioner ini.
Selain itu, persoalan ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah lebih fokus mengamankan ekonomi dibanding menyelamatkan rakyat. Semestinya, kata Irwan, pemerintah fokus saja pada penanganan corona terlebih dahulu.
"Fokus saja dulu menangani corona ini. Tadi kami juga usulkan pembahasan semua RUU ditunda. DPR RI dorong percepatan realokasi anggaran kementerian untuk bantu rakyat, bantu rumah sakit dan tenaga medis," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam