Pak Jokowi dan PDIP Berpotensi Ditinggalkan Guru Honorer di Pemilu 2024

Rabu, 22 September 2021 – 20:03 WIB
Ketua Perkumpulan Honorer Indonesia (PHI) Yusak. Foto: Dokpri for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Perkumpulan Honorer Indonesia (PHI) Yusak mengatakan pemerintah harus segera menuntaskan masalah pegawai non-aparatur sipil negara (ASN).

Menurut dia, di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak guru honorer yang nasibnya terselamatkan kemudian menjadi pegawai negeri sipil (PNS). 

BACA JUGA: Jelang Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2021, Honorer Deg-degan

Namun, kata dia, di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya sebagian kecil guru honorer K2 diangkat menjadi PNS pada 2018, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di 2019. 

Sementara, honorer nonkategori baru terakomodasi di 2021, itu pun formasinya PPPK. 

BACA JUGA: Peserta Tes PPPK Guru 2021 Beserdik Otomatis Lulus? Ini Penjelasan Panselnas

Yusak menegaskan sebagian besar guru honorer sekarang bukan karena gagal CPNS di waktu usia 35 tahun ke bawah. 

Melainkan, lanjut dia, karena memang tidak diberikan kesempatan tes CPNS.

BACA JUGA: Tes CPNS & PPPK 2021 Kemenkes di Denpasar, BKN Sudah Antisipasi Kecurangan

"Jadi, ini kesalahan pemerintah sendiri," kata Yusak kepada JPNN.com, Rabu (22/9).

Di saat formasi guru PNS tidak dibuka, bersamaan dengan itu banyak yang pensiun. 

Padahal, jumlah murid dan sekolah makin banyak.

Yusak mengakui konsep PPPK bagus dan tepat diterapkan karena dari sisi pengawasannya lebih bagus. 

Namun, kata dia, tidak adil apabila guru honorer 35 dimasukkan dalam kebijakan PPPK. 

Menurut Yusak, konsep PPPK tepat diterapkan kepada peserta di bawah usia 35 tahun atau kebijakan jangka panjang ke depan.

"Jika Presiden Jokowi ngotot menerapkan kebijakan PPPK dengan regulasinya maka siap-siap saja, secara politis akan ditinggalkan pendukung dari latar belakang guru," ucapnya.

Sebaliknya tambah Yusak, yang berani ambil kebijakan mengangkat honorer menjadi PNS akan kembali melejit di Pemilu yang akan datang.

"Pemerintahan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan sedang mempertahankan nasibnya dengan kebijakan yang mempersulit guru honorer," pungkasnya. (esy/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur : Boy
Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
Jokowi   PPPK   guru honorer   PDIP   Pemilu 2024   CPNS  

Terpopuler