jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang memerintahkan jajaran kementerian mewaspadai gelombang kedua penularan coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.
Sebab, kata dia, penularan Covid-19 di Indonesia masih berada di gelombang pertama.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Saya Minta Pak Ketua...
Pertambahan kasus baru per harinya terus mengalami peningkatan sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020.
"Saya heran Pak Presiden mengatakan soal ancaman gelombang kedua, ini bisikan dari tim ahli yang mana? Mengingat banyak ahli epidemiologi mengatakan di Indonesia hingga saat ini belum selesai alami fase gelombang pertama. Bahkan presiden mengatakan tidak tahu kenapa masyarakat semakin khawatir dengan Covid-19," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Senin (3/8).
BACA JUGA: Jokowi Ingin Istri Mendagri Terlibat
BACA JUGA: Sukamta PKS Salahkan Pelonggaran PSBB Atas Meroketnya Jumlah Kasus Virus Corona
Anggota Komisi I DPR itu mengkhawatirkan, narasi gelombang kedua yang digulirkan pemerintah bakal berakhir seperti wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan new normal.
Dalam dua wacana itu, kata Sukamta, pemerintah malah membuat bingung dan lengah masyarakat terhadap kewaspadaan atas penularan Covid-19.
Sementara itu, ujar dia, wacana ancaman gelombang kedua juga mengesankan bahwa pandemi gelombang pertama sudah bisa diatasi.
"Saya kira lebih baik presiden dan jajarannya melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk belum lama ini fokus untuk segera atasi pandemi dan kemudian kami berharap tidak terjadi gelombang kedua di Indonesia," ungkap dia.
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa penanganan Covid-19 yang tidak kunjung tuntas, akan menambah dampak sosial ekonomi yang lebih berat.
"Jadi poin paling pentingnya adalah bagaimana pandemi ini bisa segera ditangani, karena soal ancaman krisis ekonomi itu adalah dampak. Jika persoalan utama dalam penanganan pandemi tidak kunjung membaik, dana Rp 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional saya khawatirkan tidak akan berguna dan jadi sia-sia," ujar dia.
Lebih lanjut legislator Yogyakarta ini meminta pemerintah segera memperjelas gambaran besar atas penangangan Covid-19.
Hingga kini, pemerintah tidak pernah membuka gambar besar penanganan Covid-19 ke publik.
"Sangat wajar jika masyarakat bertanya soal ini, karena sudah lebih dari empat bulan hal ini berjalan," beber dia. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan