jpnn.com - JAKARTA - Para mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) menuding pemerintah gagal mengimplementasikan Undang Undang Otonomi Khusus Papua. Pasalnya, tidak ada perubahan terhadap hak hidup orang asli Papua sejak pemberlakuan UU itu pada 2001 silam.
Hal itu pula yang menjadi salah satu kesimpulan kongres DPP AMPTPI di Bogor beberapa waktu lalu. "Lonceng kematian rakyat yang didalamnya ada suku Papua-Melanesia semakin nyata. Pelan dan pasti rakyat Papua ada dalam ancaman kepunahan," kata Sekjen AMPTPI Januarius Lagoan saat konferensi pers di Cikini, Jakarta, Senin (25/5).
BACA JUGA: Tembak Mati Dua Teroris, Polri Tangkap Tujuh Anak Buah Santoso
Menurutnya, tidak ada yang berubah dari kemauan politik pemerintah untuk membangun Papua sejak integrasi 1 Mei 1963. Buktinya, pengerukan kekayaan alam Papua dan pelanggaran hak asasi terhadap warga asli masih terus terjadi.
AMPTPI bahkan menuding Presiden Joko Widodo yang banyak menebar janji kepada warga Papua di masa kampanye Pilpres 2014 lalu juga telah mengecewakan. Pendekatan kesejahteraan yang getol disuarakan Jokowi sebagai janji kampanye, kata Januarius, sampai sekarang tak kunjung dirasakan warga Papua.
BACA JUGA: Juni, Rekrut Lagi Tenaga Pendamping Desa
"Itu hanya lips service saja. Kenyataannya masih terjadi kekerasan dan penembakan di Papua," tegasnya.
BACA JUGA: OPM Menantang, TNI dan Densus Jangan Diam
Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2014 di Jayapura. Foto: Cenderawasih Pos/JPNN
Petinggi AMPTPI lainnya Markus Haluk mengatakan, 'lips service' Jokowi terlihat jelas soal kasus penembakan di Paniai pada 6 Desember 2014 lalu. Pasca-insiden itu, kata Markus, Presiden Jokowi datang ke Papua dan mengatakan di depan rakyat agar kasus Paniai segera diselesaikan.
"Tapi sampai kunjungannya beberapa minggu lalu, masalah Papua tidak selesai. Rencana dialog untuk selesaikan masalah di Papua pun tidak terjadi. Hasilnya nol," ungkapnya.
Padahal, lanjut Markus, Jokowi harusnya dapat dengan mudah memerintahkan Polri dan TNI untuk membereskan masalah. "Kebebasan berekspresi di Indonesia ini seperti kata-kata Jokowi, hanya dari Aceh sampai di Ambon, seperti Sumpah Pemuda," tutupnya.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Gelar Pertemuan Tertutup dengan 9 Wanita di Istana
Redaktur : Tim Redaksi