Pak Jokowi, Mana Bukti Janjimu?

Selasa, 22 Oktober 2019 – 20:37 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD Fahira Idris mengatakan salah satu evaluasi penting dari kinerja periode pertama Presiden Joko Widodo alias Jokowi adalah kurang fokus pada pada janji dan agenda pembangunan.

Menurutnya, jualan kampanye seperti revolusi mental, pertumbuhan ekonomi tujuh persen, penuntasan kasus HAM masa lalu, memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi, menjadikan Indonesia poros maritim dunia, belum menunjukkan hasil signifikan hingga akhir masa jabatan.

BACA JUGA: Kecurigaan Novel PA 212 soal Kesediaan Prabowo Jadi Menteri di Kabinet Jokowi

Fahira mengatakan, lima tahun ke depan Presiden Jokowi tidak hanya dituntut menunaikan janji-janji saat kampanye Pilpres 2019, tetapi juga menuntaskan yang belum terselesaikan di periode pertamanya.

Menurut dia, beban ganda ini hanya bisa diurai jika Jokowi mampu setia pada janji kampanye dan tetap fokus kepada agenda pembangunan yang sudah dia gariskan. “Revolusi mental tidak ada kabar, ekonomi meroket ternyata cuma angan. Belum lagi kalau bicara penuntasan kasus HAM, penguatan KPK dan pemberantasan korupsi yang kian tak tentu arah,” kata Fahira di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10).

BACA JUGA: Hat-trick Bu Sri Mulyani, Jadi Menkeu Lagi

“Fokus pembangunan juga senada. Mimpi menjadikan Indonesia poros maritim di dunia, malah yang banyak diresmikan jalan tol. Janji mewujudkan kedaulatan pangan, malah keran impor pangan dibuka begitu lebar. Periode kedua ini Pak Jokowi menanggung beban ganda,”  tambahnya.

Menurut Fahira, di tengah janji penuntasan kasus HAM masa lalu yang tidak mengalami kemajuan berarti, saat ini malah bertambah dengan desakan pengusutan tuntas meninggalnya sejumlah demonstran yang menolak revisi UU KPK.

Sementara janji penguatan KPK dan pemberantasan korupsi lima tahun ke depan akan terus dibayangi ketidaktegasan Jokowi terhadap pasal-pasal yang dinilai melemahkan lembaga antikorupsi itu dalam UU KPK.

“Bukan hanya kurang fokus terhadap agenda pembangunan yang sudah ditetapkan, Presiden Jokowi juga terkadang menjalankan program pembangunan yang tidak ada dalam rencana pembangunan nasional,” jelasnya.

Bahkan, kata Fahira, program yang tidak ada ini malah dijadikan prioritas. Salah satu contohnya adalah keinginan keras Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.  “Tidak ada di janji kampanye, tidak ada di RPJMN, tiba-tiba jadi program prioritas,” katanya.

Dia mengingatkan, menjalankan pemerintahan tidak bisa spontanitas seperti itu. Menurut dia, ini soal mengelola negara dan ratusan juta rakyat. Jika periode kedua masih kurang fokus, lima tahun ke depan, Indonesia tidak akan mengalami lompatan kemajuan. “Sekarang tergantung Pak Jokowi, selama memimpin negeri ini mau dikenang sebagai apa,” ujar senator dari DKI Jakarta ini. (boy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler