jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang getol mempertahankan Rini Soemarno di kursi menteri BUMN. Padahal, menteri kelahiran Maryland, Amerika Serikat itu sudah berkali-kali membuat kontroversi.
Kontroversi terakhir menyangkut Rini adalah rekaman pembicaraannya dengan Direktur PLN Sofyan Basir. Ada penyebutan nama Ari dan ‘kakak saya yang satunya’ saat Rini berbicara dengan Sofyan untuk membahas proyek BUMN.
BACA JUGA: Bareskrim Segera Garap Bu Rini soal Rekaman Telepon Bocor
Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuinteklh) DPP PKS Handi Risza menyatakan, Presiden Joko Widodo harus menjaga komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Namun, Handi menilai sikap Jokowi mempertahankan Rini justru memunculkan kesan pernyataannya soal membentuk pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebatas pencitraan.
Handi menegaskan, harusnya Jokowi segera mencipot Rini. “Sampai saat ini belum ada tindakan sanksi yang diberikan presiden kepada pembantunya tersebut," katanya.
BACA JUGA: Ini Hasil Survei Jika Anies atau Gatot Tantang Jokowi
Baca juga: Siapa 'Kakak Saya yang Satunya' dalam Rekaman Rini Soemarno?
Lebih lanjut Handi mengatakan, Rini sudah berkali-kali menimbulkan kontroversi. Di antaranya pembentukan holding BUMN tambang yang terburu-buru, memaksa BUMN karya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur yang menimbulkan banyak kecelakaan kerja, hingga perombakan direksi Pertamina sampai empat kali dalam dua tahun terakhir.
BACA JUGA: Rekaman Rini Soemarno - Sofyan Dinilai Rugikan Jokowi
Handi juga menilai kinerja BUMN selama di bawah kepemimpinan Menteri Rini tidak terlalu istimewa. Bahkan, katanya, kinerja BUMN selama kepemimpinan Rini justru miskin prestasi.
“Dari 118 BUMN saat ini, tidak semuanya memberikan kontribusi terhadap setoran dividen. Bahkan terdapat sekitar 21 nama BUMN yang dipastikan tidak akan menyetor dividen kepada negara pada 2018 karena masih merugi," ungkap Handi.
Hal lain yang disoroti Handi adalah hubungan Rini dengan DPR yang tak harmonis. Pimpinan DPR bahkan sempat melarang Menteri Rini menghadiri rapat di DPR.
Pelarangan ini berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke rapat paripurna DPR pada 23 Desember 2015. Kala itu, salah satu poin pansus adalah meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN.
ICW: Rekaman Rini Soemarno - Sofyan Dinilai Rugikan Jokowi
Handi kemudian mempertanyakan alasan Presiden Jokowi tetap mempertahankan Rini sebagai Menteri BUMN. Apalagi, komitmen membangun Pemerintahan yang bersih, berintegritas, komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara sudah tidak tampak dari kinerja Menteri BUMN.
“Kenapa presiden (Jokowi, red) masih mempertahankan menteri BUMN (Rini, red) di tengah desakan publik untuk segera diganti. Tentu kita tidak boleh menduga-duga, apalagi menjelang Pemilu 2019," pungkasnya.(ian/rmo/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Ingin Jadi Presiden, Silakan!
Redaktur : Tim Redaksi