jpnn.com, JAKARTA - Rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir dinilai bisa merugikan Presiden Joko Widodo secara politik.
Untuk mencegahnya, Jokowi disarankan segera merespons dan mengambil tindakan tegas jika dugaan mengenai bagi-bagi fee dari proyek itu benar terjadi.
BACA JUGA: Rekaman Rini - Sofyan Dinilai Bisa Bikin Investor Kabur
"Misalnya Presiden tidak mengklarifikasi, ini akan jadi bom waktu untuk pemerintah," kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, di Jakarta, Kamis (2/5).
Adnan melihat, citra Rini kini semakin buruk karena sebelumnya sudah dikenal sebagai menteri yang banyak mendapat kritik. Bahkan, sudah dua tahun ini DPR ogah menggelar rapat dengan Rini, sehingga pengawasannya tidak maksimal.
BACA JUGA: Rekaman Menteri Rini-Sofyan Ganggu Kepercayaan Pasar Modal?
Karena itu, lanjut Adnan, sudah waktunya Presiden mengevaluasi kinerja Rini Soemarno agar pemerintah tidak kecipratan citra buruknya. Jokowi didorong tegas menyikapi kasus rekaman Rini-Sofyan karena kuat dugaan terjadi bagi-bagi fee proyek.
"Ini merupakan ujian bagi pemerintah, bagaimana pemerintah mendesain sebuah BUMN yang sehat," tegasnya.
BACA JUGA: Diterpa Isu Rekaman, Bu Rini Sibuk Tinjau Proyek KA Cepat
Selain bakal berdampak buruk secara politik, lanjut Adnan, kasus rekaman Rini juga bisa menurunkan kepercayaan investor pada iklim investasi di Indonesia.
Pasalnya, banyak keputusan strategis di BUMN diambil berdasarkan alasan politik dan satu contohnya adalah keputusan Rini Soemarno merombak direksi PT Pertamina.
"Saya kira akan muncul banyak sekali hipotesis liar bahwa BUMN adalah sapi perahan. Kalau pengambilan keputusannya itu di ruang yang gelap maka investornya akan kabur,” ungkap Adnan.(hap/mys/uji/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapa Kakak Saya yang Satunya dalam Rekaman Rini Soemarno?
Redaktur : Tim Redaksi