jpnn.com - JAKARTA - Hingga akhir November ini, Presiden Joko Widodo belum memberikan tanda-tanda bakal merombak kabinetnya. Mantan Komisioner Komisi Kejaksaan Kaspudin Nor menilai, seharusnya presiden mau menjelaskan kepada publik apakah perlu atau tidak melakukan reshuffle.
Menurut dia, kalau menemukan hal-hal yang penting untuk melakukan reshuffle tentu harus dijelaskan ke publik. Kalau pun tidak perlu ada reshuffle, presiden harus terbuka. "Sekarang ini prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan," kata Kaspudin, Sabtu (28/11).
BACA JUGA: Soal Dana Transfer Daerah, Jokowi Dinilai Tak Penuhi Janjinya
Dia mengatakan, kalaupun reshuffle harus dilakukan, presiden jangan menggunakan pertimbangan kedekatan. Jokowi harus benar-benar memilih sosok yang profesional. "Karena ini demi negara, bukan demi kepentingan pribadi. Karena itu harus benar-benar memahami tentang menteri-menterinya," ungkap Kaspudin.
Menurut dia, presiden harus punya manajerial yang bagus dan tak sembarangan memilih menteri atau pimpinan lembaga. "Akhirnya seperti begini (sekarang ini) timbul persoalan. Jadi, harus buka mata selebar-lebarnya, di negeri ini banyak orang yang layak," ungkap Kaspudin. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Gempa Malam Minggu Memakan Korban?
BACA JUGA: Gempa Terasa di Jakarta, Apalagi yang di Gedung Bertingkat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gempa yang Terasa Hingga Jakarta itu, Berlangsung Selama...
Redaktur : Tim Redaksi