jpnn.com - PEKANBARU - Kekecewaan mendalam diungkapkan Bupati Siak, Syamsuar terkait rencana pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) 2015 bagi seluruh daerah penghasil minyak dan gas. Pasalnya, jika DBH tak dipangkas maka Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota di provinsi kaya migas itu akan mendapatkan kucuran APBN 2015 sebesar Rp 11,9 triliun.
Sebelumnya, dalam RAPBN yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR pada 16 Agustus 2014 lalu, Kabupaten Siak bakal mendapatkan kucuran dana DBH Migas sebesar Rp 1,3 triliun. Saat APBN 2015 disusun, asumsi harga minyak dunia yang digunakan pemerintah adalah USD 70 per barel. Namun di luar prediksi, harga minyak dunia terus merosot tajam hingga mencapai level USD 40 per barel.
BACA JUGA: Bripda Taufik Banjir Simpati, Tinggal di Rusunawa, Jadi Babinsa pula
Syamsuar mengatakan, pemangkasan DBH migas menjadi kabar buruk bagi daerah penghasil minyak seperti Siak. “Dampaknya sangat besar sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung kami,'' kata Syamsuar kepada Pekanbaru Pos (Group JPNN), Senin (19/1).
Syamsuar menjelaskan, daerah yang dipimpinnya sudah mengesahkan APBD 2015 senilai Rp 3,2 triliun. Asumsi penerimaan DBH Migas sebesar Rp 1,3 triliun pun sudah dimasukan dalam APBD 2015. Tapi jika DBH Migas ternyata dipangkas, sama artinya mereka harus mengubah kembali APBD 2015.
BACA JUGA: Wako Cirebon Sakit, Yuddy Dorong Segera Ditunjuk Plt
“Kabarnya kami hanya menerima sekitar Rp 500 jutaan saja dari DBH. Ke mana kami akan cari sisanya?” katanya.
Siak merupakan salah satu kabupaten terkaya di Riau. Dengan APBD yang cukup besar, program pro-rakyat benar-benar terasa. Mulai dari pendidikan gratis mulai SD hingga ke tingkat SMA, maupun biaya kesehatan warganya termasuk untuk perawatan cuci darah. Semuanya cukup hanya dengan menunjukan KTP Siak saja.
BACA JUGA: Bareskrim Dalami Keterangan Gubernur Gorontalo
Namun Syamsuar mengaku khawatir program pro-rakyat di kabupatennya akan terganggu dengan pemangkasan DBH Migas. “Apa yang harus saya sampaikan pada rakyat jika program yang sudah disetujui terpaksa dibatalkan karena tak ada duitnya?’’ keluhnya.
Ia pun berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki kebijaksanaan dalam bentuk kompensasi pada daerah penghasil minyak. Syamsuar tak keberatan DBH Migas dipangkas asalkan ada kompensasi melalui dana alokasi umum (DAU). “DAU dikurangi karena kita dianggap kaya, padahal kita juga punya program untuk rakyat demi mengejar ketertinggalan,” katanya.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperiksa di Mabes, Gubernur Gorontalo Dicecar 28 Pertanyaan
Redaktur : Tim Redaksi