jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Kontras Yati Andriyani menyindir cara Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyelesaikan kasus kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8) kemarin. Menurut dia, kasus di Manokwari tidak bisa selesai hanya dengan saling memaafkan seperti yang disarankan Jokowi.
"Cara presiden hanya dengan menyatakan mari kita saling memaafkan, itu pernyataan yang tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Papua," ucap Yati ditemui di kantor Kontras, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
BACA JUGA: Lenis Kogoya Minta Ormas Hargai Orang Papua
Kontras, kata Yeti, lebih menyarankan pemerintah menggerakkan institusinya untuk melakukan pengusutan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Misalnya, pemerintah menerjunkan Komnas HAM untuk mencari akar masalah hingga menyeruaknya kerusuhan di Manokwari.
BACA JUGA: Masyarakat Papua Marah, Manokwari Rusuh
BACA JUGA: Polisi Harus Ungkap Dalang Pengepungan Asrama Papua di Surabaya
"Harus turun melakukan pemantauan, supaya ada objektivitas dalam mengungkap persoalan ini," ungkap dia.
Kemudian, ucap dia, pemerintah bisa meminta kepolisian untuk berlaku persuasif menyelesaikan kerusuhan di Manokwari. Satu di antaranya dengan mengedepankan upaya dialog setelah kerusuhan terjadi.
BACA JUGA: Membangun SDM Unggul Papua
"Dialog harus dibuka, harus dilakukan, tidak bisa dengan pendekatan-pendekatan keamanan yang tertutup. Dengan pendekatan seperti penangkapan, dan penahanan seperti yang terjadi ini, pendekatan-pendekatan seperti itu persoalan di Papua tidak bisa diselesaikan," tegas dia.(mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seperti ini Kondisi Operasional Pelabuhan di Papua PascaRusuh
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan