jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Presiden Jokowi membeli produk pangan petani di pedesaan seperti gabah dan lainnya.
Nantinya, bahan pokok itu bisa dibagikan gratis kepada rakyat selama pandemi virus corona (Covid-19).
BACA JUGA: Jokowi Didesak Segera Pecat Stafsus Presiden Andi Taufan Garuda
"Pak Jokowi, tolong negara bisa membeli produk pangan petani dan berikan gratis ke rakyat," kata Daniel, Selasa (14/4).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan, bila negara membeli 1 juta ton gabah petani dengan harga Rp4.200/kg, anggarannya cukup Rp 4,2 triliun.
BACA JUGA: Ajakan Presiden Jokowi untuk ASEAN di Tengah Pandemi Corona
"Dan ini bisa menanggung perut 65 juta rakyat selama sebulan. Kalau negara bisa membeli tiga juta ton gabah petani, maka anggaran Rp 12,6 triliun sanggup menopang beras 195 juta warga selama sebulan," tutur Daniel.
Karena itu dia memohon supaya Presiden Jokowi menyisihkan alokasi pembelian produk pangan petani tersebut dari rencana penambahan anggaran sekitar Rp1.000 triliun di APBN 2020, untuk menyelamatkan kebutuhan pangan masyarakat.
BACA JUGA: Irwan Melontarkan Kalimat Menohok untuk Stafsus Presiden Jokowi
"Program ini akan membuat perputaran ekonomi di desa jadi bergeliat dan petani akan semangat untuk terus tanam. Saat ini pangan Indonesia rawan karena harga banyak yang merosot tajam sehingga petani jadi tidak bergairah untuk menanam karena harganya merosot," jelas wasekjen DPP PKB ini.
Daniel menyarankan supaya pembelian produk pangan petani ini bisa ditugaskan pemerintah kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), BUMN, maupun swasta.
Selain itu, sebagai antisipasi wabah corona yang masih terus menyebar, Presiden Jokowi juga diminta mengambil kebijakan agar untuk sementara negara menyatakan seluruh stok beras adalah milik negara. Swasta juga tetap boleh membeli dan menjual serta dapat untung, tetapi dengan harga standar pemerintah.
"Namun yang dibeli dan dijual swasta adalah milik negara dan boleh ditaruh di gudang-gudang swasta, sehingga semua stok tercatat dan milik negara. Kebijakan ini untuk menjamin perut rakyat dan tersedianya pangan dengan harga terjangkau. Kalau tidak Indonesia akan diambang bahaya," tandas legislator asal Kalimantan Barat ini. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam