jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada para menteri, dan gubernur Jawa-Bali mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat dalam rangka kebijakan PPKM dipercepat.
“Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah,” kata Luhut kepada para menteri dan gubernur Jawa-Bali dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (23/7).
BACA JUGA: Lonjakan Penularan Covid-19 Masih Akan Berlanjut? Begini Kata Luhut Binsar
Selain itu, ujar Luhut, penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi. “Karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM,” ungkapnya.
Luhut menekankan efektivitas PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bansos kepada masyarakat. Menurut dia, bansos juga penting bagi masyarakat yang positif Covid-19 dan tengah dikarantina.
BACA JUGA: Untuk Warga yang Tinggal di Pemukiman Padat Penduduk, Simak Ini Kata Luhut
“Bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini. Jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantuan dan saya kira penting mendapat perhatian," papar Luhut.
Saat ini, pemerintah melibatkan PT Pos Indonesia dan jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog.
BACA JUGA: PB HMI Dorong Pemerintah Optimalkan Penyaluran Bansos di Masa PPKM
Baik PT Pos Indonesia dan jaringan bank Himbara menyampaikan bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai.
Namun, mereka menyampaikan penyaluran BST dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan waktu dan harus dibantu pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.
"Mohon kepada Dinas Sosial dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yang menerima bantuan," pinta Luhut merespons masalah penyaluran bansos.
Koordinator PPKM Jawa-Bali itu juga meminta PT Pos Indonesia agar bekerja sama dengan pemda dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi klaster penyebaran baru saat masyarakat mengambil bantuan tersebut.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan mulai Kamis (23/7), pihaknya telah mendapatkan bantuan pengangkut dari PT Pos Indonesia dan DNR (Dos Ni Roha).
Bulog juga akan menyalurkan 55 ribu paket sembako yang disiapkan secara bertahap untuk seluruh Indonesia. Sementara penyaluran bantuan beras diantarkan langsung ke alamat penerima bantuan.
“Kami sudah siap untuk menyalurkan dan harapan kami kerja sama dengan Kemensos melalui Dinas Sosial di seluruh wilayah dan mohon bantuannya para kepala daerah untuk aktifkan Dinas Sosial-nya sehingga tidak ada hambatan," kata sosok yang biasa disapa Buwas itu.
Mantan Kabareskrim Polri itu berharap sebelum 30 Juli mendatang, semua paket bantuan sudah sampai tujuan dan langsung diterima sesuai nama dan alamat. "Dilaporkan oleh PT Pos bahwa sekarang kita kirim langsung kepada tujuan," kata Buwas.
Staf Khusus Menteri Sosial Don Rosano yang hadir dalam rakor menyebutkan pihaknya telah memberikan data 10 juta penerima BST kepada PT Pos Indonesia.
"Nanti PT Pos tinggal mengirimkan kepada penerima setelah menerima tambahan anggaran termin kedua dari Kemenkeu," jelas Don Rosano.
Sementara itu, bantuan PKH sebesar 18,8 juta data penerima beras sudah siap untuk dikirimkan. Data dari 5,9 juta penerima bantuan PPKM juga siap dikirimkan ke Himbara. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy