jpnn.com - BENTENG – Puluhan Guru Bantu Daerah (GBD) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) terus berupaya memperjuangkan hak mereka berupa gaji mereka yang belum dibaya selama 6 bulan terakhir, yakni terhitung bulan Februari hingga Juni ini.
Kali ini para GBD itu mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Benteng untuk menyampaikan aspirasinya sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (27/6) kemarin.
BACA JUGA: Kena Pungli? Kata Mendikbud, Lapor ke Sini Saja
“Saat ini para honorer ataupun PTT yang bertugas di kantor struktural sudah mencicipi gaji mereka, bahkan ada yang dibayarkan setiap bulan. Kenapa kami sebagai tenaga pendidik tidak diberikan perlakuan yang serupa. Kami yang bergelut dengan lumpur setiap hari seakan terombang ambing, saat ini kami seolah terabaikan,” ungkap Lina Sitohang SPd, salah seorang GBD yang mengabdi di SMPN Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, di hadapan para anggota dewan Bengkulu Tengah.
Senada juga diungkapkan GBD lain, Sabnarhati. Diakuinya, selaku GBD pihaknya telah menjalankan tugas sejak Januari hingga Juni tahun 2016 tanpa ada kejelasan kapan jerih payahnya akan dibayar. Termasuk kejelasan SK mereka selaku GBD.
BACA JUGA: Asyiikk, Kepala Sekolah Dapat Bantuan Rp 1,5 Juta
“Sampai saat ini gaji kami belum dibayar. Harapan kami, gaji kami selama enam bulan bisa dibayar. Setidaknya bisa juga untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun membeli baju lebaran,” samai Sabnarhati.
Sementara itu, Ketua Gorum GBD Benteng, Herman Toni berharap Pemerintah Kabupaten Benteng bisa memperjuangkan nasib mereka. Mengingat GBD saat ini sudah ada sejak Oktober 2007, tepatnya saat Kabupaten Benteng masih targabung ke Kabupaten Bengkulu Utara (BU) dan dialihkan menjadi GBD Kabupaten Benteng sepenuhnya sejak tahun 2009.
BACA JUGA: Ingat! Besok Pengumuman Hasil SBM PTN
Sayangnya, pengabdian para GBD selama ini seolah diabaikan tanpa ada bentuk penghargaan dari pemerintah daerah (Pemda).
“Saat ini hanya ada dua point tuntutan kami. Kami hanya meminta gaji kami selama ini dibayar dan kejelasan akan status kami. Kami sudah beberapa kali menyampaikan hal ini ke Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) ataupun Badan Pendidikan, Pelatihan dan Kepegawaian Daerah (BPPKD) Benteng. Akan tetapi hingga saat ini tak ada hasilnya. Kami harap anggota dewan selaku wakil rakyat bisa menuntaskan masalah ini dan memperjuangkan nasib kami,” pinta Herman Toni.
Pantauan BE (Jawa Pos Group), sekitar 91 GBD se-Kabupaten Benteng berbondong-bondong mendatangi kantor DPRD Benteng sejak pukul 08.00 WIB sembari menunggu kedatangan para wakil rakyat tersebut.
Segenap anggota DPRD Benteng yang diketuai oleh Tarmizi ini langsung memanggil seluruh GBD untuk melakukan hearing.
“Kami memang bukan penentu kebijakan, tapi kami akan memperjuangkan nasib para GBD. Besok (hari ini,red) kami akan memanggil Kepala Dikbud Benteng, perwakilan Pemkab Benteng untuk membahas masalah ini,” tegas Tarmizi.(135/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tambahan Anggaran Pendidikan Terbesar untuk Guru
Redaktur : Tim Redaksi