jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menyatakan, pemerintah hanya fokus menyelesaikan honorer yang sudah lama mengabdi. Sedangkan tenaga honorer yang baru diangkat alias belum lama bekerja, tidak akan diprioritaskan.
Syafruddin mengatakan, honorer yang direkrut setelah terbitnya PP 43/2007 tentang perubahan atas PP 48/2005 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS, tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
BACA JUGA: Pengumuman: Rekrutmen PPPK Tahap II Diundur
"Sudah enggak ada itu angkat-angkat honorer. Kan jelas aturan mainnya di PP 48/2005 jo PP 43/2007. Di situ jelas dituliskan dilarang merekrut honorer lagi," kata Menteri Syafruddin di Jakarta, Selasa (20/8).
Kalau kemudian masih ada daerah yang merekrut honorer baru, lanjutnya, jadi tanggung jawab masing-masing. Pemerintah pusat tidak akan menyelesaikannya.
"Kami hanya mau selesaikan honorer lama yang masa pengabdiannya belasan tahun. Kalau baru-baru enggak kami urus. Silakan daerah urus sendiri, kan larangan merekrut hononer sudah dikeluarkan," tegasnya.
Dia meminta pemda untuk tidak mengangkat honorer baru lagi. Sebab, ujung-ujungnya akan minta diangkat aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK.
BACA JUGA: Pengumuman: Rekrutmen PPPK Tahap II Diundur
"Yang honorer baru silakan ikut rekrutmen jalur umum. Jangan minta dapat perlakuan khusus. Intinya pemerintah fokus selesaikan honorer lama. Data honorer lamanya sudah ada, tinggal diselesaikan," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad