jpnn.com, TANJUNGPINANG - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekda Kepri) Adi Prihantara bakal memperjuangkan nasib ribuan honorer di daerahnya menyusul rencana pemerintah pusat menghapus pegawai non-ASN itu.
Adi Prihantara tidak ingin sekitar 7.000 tenaga honorer di Kepri dihapus begitu saja mulai 2023 mendatang.
BACA JUGA: Daerah Ini Hanya Mempertahankan 450 Honorer, Selebihnya Dirumahkan
"Kami tetap memikirkan nasib status honorer agar jangan sampai dihapus tanpa ada solusi," kata Adi di Tanjungpinang pada Jumat (10/6).
Rencana penghapusan honorer muncul setelah terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
BACA JUGA: Restoran Babiambo Menjual Rendang Babi, Fauzi Bahar Gebu Minang Meradang
Menurut sekda Kepri itu, memberhentikan tenaga honorer begitu saja bukan perkara mudah.
Sebab, keberadaan mereka selama ini harus diakui sangat membantu pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
BACA JUGA: Anggota DPRD Surabaya Digerebek Istri di Apartemen, Ada Wanita Lain, Alamak
Adi mengklaim ribuan tenaga honorer di daerahnya juga tidak membebani APBD Kepri, karena tiap tahun memang sudah dianggarkan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
"Kami tentu tidak ingin kebijakan penghapusan honorer justru memicu meningkatnya angka pengangguran terbuka," ucap Adi.
Walakin, Pemprov Kepri juga tidak bisa mengabaikan SE MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, apalagi aturan yang melarang pengangkatan tenaga honorer pemerintahan sudah berlaku sejak lama.
Namun demikian, Adi berharap pemerintah juga mencari solusi terbaik bagi para honorer, terutama yang telah mengabdi lima hingga 10 tahun.
Solusi itu bisa dengan menerima mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau CPNS.
"Kami terus mengusulkan formasi PPPK dan CPNS ke pemerintah pusat, tetapi kuotanya terbatas. Sebab, itu menjadi kewenangan mereka," ujar mantan sekda Bintan itu.
BACA JUGA: Ingat! PNS Belum Merata, Banyak yang Bergantung kepada Honorer
Adi pun mengimbau kepada para honorer di Kepri jangan panik dengan isu penghapusan honorer tersebut.
Pemprov Kepri akan berupaya mencari solusi dengan menyurati pemerintah pusat untuk mempertahankan tenaga honorer pemerintahan tanpa melanggar aturan yang berlaku. (ant/fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam