jpnn.com, MUKOMUKO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Bengkulu hanya mempertahankan 450 dari 783 honorer yang tercatat di daerah itu. Sisanya 333 orang akan segera dirumahkan.
Menurut Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Arni Gusnita, 783 honorer itu berstatus pegawai daerah dengan perjanjian kerja (PDPK) atau honorer pendidik dan nonkependidikan tingkat SD.
BACA JUGA: Ingat! PNS Belum Merata, Banyak yang Bergantung kepada Honorer
Keputusan merumahkan hampir setengah honorer PDPK dilakukan karena berkurangnya anggaran untuk membayar gaji yang bersumber dari APBD 2022.
"Terhitung tanggal 1 Juli 2022 sebanyak 333 orang tersebut tidak lagi bekerja sebagai tenaga honorer daerah," kata Arni Gusnita di Mukomuko, Kamis (9/6).
BACA JUGA: Bupati Gorontalo Utara: Tidak Mungkin Memberhentikan Semua Honorer
Pemkab Mukomuko sudah melaksanakan asesmen terhadap kepala sekolah dan pengawas untuk menilai dan mengevaluasi tenaga honorer daerah yang memenuhi syarat diperpanjang kontrak kerjanya.
Arni menyebut dari 783 tenaga honorer daerah, sebanyak 450 orang di antaranya masih diperpanjang kontrak kerjanya terhitung 1 Juli 2022.
BACA JUGA: Begini Kata Wali Kota Mataram soal Nasib Honorer, Dia Kasihan
Dia menjelaskan kriteria tenaga honorer daerah yang tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya, antara lain yang tidak pernah masuk kerja.
Kemudian tenaga honorer yang double job, yaitu menjadi perangkat desa yang gajinya bersumber dari APBD dan APBN.
Lalu, berpedoman dengan peraturan daerah yang mengatur tentang tenaga honorer yang digaji oleh pemda sampai usia 50 tahun.
Menurut Arni, 783 orang tersebut terdiri dari guru honorer SD 372 orang, guru SMP 190 orang, tenaga tata usaha SD 154 orang, dan tenaga tata usaha SMP 67 orang.
Arni mengatakan 450 honorer yang diperpanjang kontrak kerja itu bekerja di tingkat SD 300 orang dan SMP 150 orang.
Kekurangan Guru ASN
Arni Gusnita juga menyampaikan kebutuhan guru ASN di Mukomuko.
Dia menyebut di daerah itu saat ini hanya terdapat 422 guru PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tingkat SMP.
Dengan demikian, ada kurangan sebanyak 280 orang guru dari kebutuhan 702 orang.
Sementara itu, tenaga pendidik dan nonkependidikan tingkat SD hanya berjumlah 832 orang, atau kurang 472 orang dari kebutuhan 1.304 orang. (ant/fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam