jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Sukamta menilai pemerintah bimbang antara urusan kesehatan dengan ekonomi di dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
Penilaian tersebut disampaikan legislator daerah pemilihan Yogyakarta itu menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo, Selasa (20/7) kemarin.
BACA JUGA: Warning PKS soal Harga BBM, Ada Apa?
Jokowi dalam pernyataannya menyebut pemerintah akan melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 26 Juli jika kasus Covid-19 melandai di tanah air.
"Semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi," kata Sukamta dalam keterangan persnya, Rabu (21/7).
BACA JUGA: Mulyanto PKS Menagih Janji Pemerintah Mengalihkan Pasokan Industri ke Medis
Menurut dia, saat ini di Indonesia kasus Covid-19 telah merenggut nyawa puluhan ribu orang. Ada juga laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden, jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian," ujar alumnus Universitas Gadjah Mada itu.
BACA JUGA: PKS Minta PLN Genjot Keandalan dalam Pemenuhan Listrik ke RS Rujukan Covid-19
Sukamta menilai dalam pelaksanaan PPKM Darurat dari 3-20 Juli masih ada informasi daerah kekurangan pasokan oksigen.
Selain itu, ada juga informasi terjadinya antrian pasien di rumah sakit, kekurangan tenaga kesehatan karena banyak yang berguguran karena tertular Covid-19.
Oleh sebab itu Sukamta menyebut ada tiga prioritas yang harus disegera dituntaskan pemerintah di dalam PPKM Darurat.
Pertama, kata dia, pemerintah harus memastikan semua daerah siap fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat, dan puskesmas menangani pasien Covid-19.
"Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para tenaga kesehatan dan sukarelawan Covid-19 adalah garda terdepan untuk melawan Covid-19," beber legislator Komisi I DPR itu.
Kedua, kata Sukamta, pemerintah harus menuntaskan penyaluran bansos untuk keluarga miskin, buruh, juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena adanya PPKM.
Pemerintah jika perlu bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan Rp 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol.
Selanjutnya, kata dia, pemerintah harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah. Pemerintah jangan hanya membuat rapor kerja daerah menangani pandemi.
"Termasuk soal koordinasi ini perlu segera pembenahan manajemen data Covid-19 hingga tingkat daerah. Ada gap yang besar antara data di kabupaten atau kota dengan provinsi dan pusat. Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah," ungkap Sukamta. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan