jpnn.com - JAKARTA – Wakil Bupati Bangkalan Mundzir Rifa'i menilai, ada miskomunikasi alias salah paham saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bangkalan, Jatim pada 7-8 Maret lalu.
Yakni, tentang pelang pembangunan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang menggunakan dana desa. Mundzir mengatakan, tidak ada CV atau kontraktor yang terlibat dalam pembangunan itu.
BACA JUGA: Saldo Nasabah Tiba-tiba Rp 100 Triliun, Begini Reaksi Bank Mandiri
"Ada miskomunikasi karena pendamping lokal desa yang menyampaikan, itu bukan CV atau kontraktor tapi kelompok masyarakat," kata Mundzir yang turut mendampingi kunker Komisi V DPR ketika dihubungi wartawan, Jumat (11/3).
Mundzir memastikan, penyaluran dana desa di daerahnya berjalan dengan baik. Selain itu, dana tersebut juga terserap maksimal seusai dengan fungsinya untuk membangun desa. Warga juga langsung memanfaatkan dana desa itu.
BACA JUGA: HEBOH! Saldo di Tabungan Mandiri Tiba-tiba Terisi Rp 100 Triliun
"Menurut pandangan saya sudah bagus. Saya berharap agar terjadi sinergi yang baik mulai dari pemerintah pusat, pemprov, pemkab sampai ke desa guna tercapainya tujuan untuk kesejahteraan rakyat," kata Mundzir.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, penyaluran dan penggunaan dana desa di Kabupaten Bangkalan salah sasaran.
BACA JUGA: CATAT dan Nikmati! Banyak Event Baru di Banyuwangi Festival 2016
"Banyak dana desa dikelola pihak ketiga, yaitu kontraktor. Kami tidak ingin dana desa dinikmati orang luar atau pihak ketiga sehingga masyarakat desanya justru tidak dapat apa-apa," kata Fary kala itu. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Buru Pengusaha Singapura Pemalsu Dokumen
Redaktur : Tim Redaksi