jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai perlu menjelaskan secara terbuka terkait dugaan adanya intervensi dari pihak pemerintah atas dimutasinya Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim Mabes Polri, yang kemudian ditunjuk menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
"Terkait mutasi Kabareskrim Polri yang dicurigai masyarakat sebagai ada intervensi dari pemerintah, sebaiknya dijawab dengan cerdas oleh Wakil Presiden (Jusuf Kalla,red) secara terbuka," ujar Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Polri Perangi Korupsi (MP3K), Sofyano Zakaria, Senin (7/9).
BACA JUGA: Garap Banyak Proyek Strategis, Wika Minta Suntikan Dana Rp3 Triliun
Menurut Sofyano, penjelasan sangat diperlukan agar Polri dapat menuntaskan seluruh penyidikan yang telah dilakukan Bareskrim selama dipimpin Budi Waseso. Selain itu juga agar Bareskrim bisa membuktikan ke publik bahwa semua kasus yang tengah diselidiki maupun disidik, terbukti memenuhi persyaratan Undang Undang. Sehingga bisa diproses di tingkat pengadilan.
Selain itu, langkah Komisi III DPR yang berencana membentuk panitia khusus terkait pencopotan Buwas, kata Sofyano, juga perlu didukung semua pihak.
BACA JUGA: Uang Disita KPK, Ayu Azhari Gagal Traktir Teman-teman
Pasalnya, pembentukan pansus sangat dibutuhkan paling tidak untuk menjawab kasus kasus yang ditangani Bareskrim, tidak diintervensi oleh siapapun juga.
"Jadi sebaiknya Pansus bukan hanya terhadap kasus dugaan korupsi di Pelindo II saja. Namun lebih baik Pansus Buwas Gate. Karena peran Bareskrim dalam memberantas korupsi tidak dapat dipungkiri, ternyata mendapat apresiasi dari masyarakat. Itu terbukti dengan maraknya suara ke prihatinan dari masyarakat ketika Budi Waseso 'dicopot'," ujar Sofyano.(gir/jpnn)
BACA JUGA: DPR Minta Pemerintah Tetapkan Darurat Nasional
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Alasan KPK Ogah Kembalikan Uang Ayu Azhari
Redaktur : Tim Redaksi