jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan, pemerintah tak menutup mata terhadap kasus First Travel. Kini, kepentingan pemerintah adalah melindungi masyarakat agar kasus penipuan berkedok umrah murah itu tak berulang.
"Pemerintah tidak menutup mata pada masalah ini (First Travel)," ujar Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).
BACA JUGA: Gara-gara Ini, Maia Estianty Dikaitkan Kasus First Travel
Wiranto mengungkapkan, sekitar 55 ribu calon jemaah umrah telah jadi korban dan dirugikan karena tidak kunjung diberangkatkan menuju Tanah Suci. Penyebabnya adalah ulah bos First Travel yang menggelapkan uang jemaah.
Oleh sebab itu, perlu ada perubahan regulasi mengenai umrah. Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban biro travel umrah nakal.
BACA JUGA: Akbar Faizal: Saya Bisa Pahami Kegalauan Korban First Travel
"Pemerintah selama ini berusaha untuk mengamankan konsumen atau publik dari perilaku perusahaan yang nyatanya merugikan kepentingan masyarakat," katanya.
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menjerat tiga bos First Travel, yakni Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Siti Nuraidah sebagai tersangka penipuan dan penggelapan. Modusnya, biro perjalanan bernama PT First Anugerah Karya Wisata itu menawarkan paket umrah bertarif murah.
BACA JUGA: Sudah 2.229 Korban First Travel Ambil Paspor Sitaan Bareskrim
Selain itu, Kementerian Agama (Kemenag) juga telah mencabut izin operasional PT First Anugerah Karya Wisata sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Sanksi itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017 lalu.(cr2/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibunda Ayu Ting Ting Ternyata 2 Kali Umrah Bareng First Travel
Redaktur : Tim Redaksi