jpnn.com, JAKARTA - Pakar Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menemui masyarakat terkait proyek strategis nasional (PSN) di Kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Emrus Sihombing juga sepakat dengan Jokowi bahwa yang terjadi di Pulau Rempang adalah persoalan komunikasi yang kurang lancar.
BACA JUGA: Soal Konflik Rempang, Muhadjir Harapkan Ada Titik Temu
Dia berharap kehadiran Menteri Bahlil akan mampu menjembatani komunikasi, terutama mengajak tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengaruh untuk berdialog bersama masyarakat sekitar.
“Sebaiknya Menteri Bahlil merangkul tokoh-tokoh lokal, melibatkan kearifan lokal. Artinya harus ada tokoh atau sosok yang mengerti budaya lokal yang juga kredibel di mata masyarakat untuk diajak bicara,” ujar Emrus, Rabu (13/9/2023).
BACA JUGA: Jokowi Sebut Komunikasi BP Batam Cs soal Relokasi Warga Rempang Buruk, Terjadilah Konflik
Menurut Emrus, konflik sosial terutama berkaitan dengan berjalannya proyek, persoalan komunikasi sangat penting.
Oleh karena itu, dia setuju dengan penekanan dari Presiden Jokowi perlu adanya perbaikan pola komunikasi yang baik dan merangkul.
BACA JUGA: Ekonom Mendukung Kebijakan Menteri Bahlil Soal Golden Visa, Begini Alasannya
Menurut Emrus, Menteri Bahlil yang dipercaya Presiden Jokowi dianggap mampu menjadi pendobrak dan juru damai asalkan masyarakat itu diajak berdiskusi dengan ditempatkan sebagai subjek pembangunan bukan sekadar objek pembangunan dari proyek Eco City tersebut.
“Jadi, masyarakat lokal itu harus menjadi hal yang utama, karena masyarakat lokal itu harus dipandang sebagai subjek pembangunan bukan objek,” paparnya.
“Utamakan mengajak tokoh lokal dalam menyelesaikan persoalan itu. Pendekatan-pendekatan kearifan lokal, menurut saya harus tokoh-tokoh setempat yang kredibel yang dihargai harus diajak,” katanya.
Lebih lanjut, Emrus mengatakan meskipun pemerintah membutuhkan investasi untuk meningkatkan nilai ekonomi dan penyerapan ternaga kerja, tetapi nilai-nilai lokal yang terkandung di dalam masyarakat harus tetap diperhatikan.
“Persoalan semacam ini saya pikir harus menjadi perhatian pemerintah dalam menggenjot investasi, sekalipun investasi itu baik tetapi tidak serta merta sedemikian rupa masuk sehingga tidak mengindahkan nilai-nilai lokal setempat,” urainya.
Emrus menyambut positif rencana investasi yang masuk di Pulau Rempang dengan gagasan Eco-City yang memadukan kawasan Industri, teknologi dan kearifan lokal.
Diketahui, total investasi yang akan dialokasikan untuk proyek ini sekitar US$ 11,5 miliar atau sekitar Rp 117,42 triliun.
Proyek ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 35.000 orang.
Menurut Emrus, jika dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat yang besar seperti halnya penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah bagi negara.
“Saya pikir setiap investasi ketika masuk ke suatu tempat kepada suatu lokasi tertentu dan dikelola dengan baik pasti karena prinsip ekonomi investasi bagian dari ekonomi karena masuknya investasi pasti ada multiplier effect salah satu multiplier effect adalah menyerap tenaga kerja,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proyek strategis nasional (PSN) di Kawasan Pulau Rempang, Batam.
Jokowi menyatakan konflik yang baru-baru ini terjadi antara penduduk setempat dan aparat keamanan disebabkan oleh kekurangan komunikasi yang memadai.
"Saya berharap Menteri Bahlil akan segera mengunjungi lokasi ini untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hal ini," ujar Presiden Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa pengembangan Rempang Eco City harus disampaikan dengan jelas kepada penduduk setempat.
Menurut Jokowi, konflik bisa dihindari jika penduduk diberikan informasi yang transparan mengenai rencana pengembangan serta solusi atas keluhan mereka.
"Sudah ada kesepakatan di sana bahwa penduduk akan diberikan tanah seluas 500 meter persegi beserta bangunan tipe 45, tetapi sayangnya hal ini tidak disampaikan dengan baik, sehingga terjadilah masalah ini,” ujar Presiden Jokowi.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich Batari