jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama dinilai mempertaruhkan reputasinya, dengan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang memvonis Ahok dua tahun penjara.
Pasalnya, putusan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut juga telah mencabut permohonan banding.
BACA JUGA: Ketua DPRD DKI: Keputusan Ahok Terbaik Bagi Bangsa
"Saya kira jika tidak mencabut permohonan banding, taruhannya reputasi para jaksa. Kalau tidak profesional, sebaiknya diperiksa Komisi Kejaksaan," ujar Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mudzakir kepada JPNN, Rabu (24/5).
Menurut Mudzakir, jika kemudian Komisi Kejaksaan menemukan kejanggalan dari langkah para jaksa, maka sebaiknya para jaksa tersebut disingkirkan dari peran sebagai penuntut umum. Karena jika tidak, dikhawatirkan bakal memperlemah eksistensi jaksa yang sebenarnya.
BACA JUGA: Komentar Pakar Tentang Langkah Ahok Cabut Permohonan Banding
"Terlepas (pengajuan banding,red) diperintah atasan atau tidak, jaksa harus ingat bahwa mereka itu bertanggung jawab pada publik. Mereka tidak boleh mengabdi pada atasannya, tapi pada Tuhan Yang Maha Esa," ucapnya.
Untuk itu Mudzakir menyarankan para jaksa yang menangani perkara Ahok, mempertimbangkan untuk mengikuti langkah mantan anggota DPR tersebut. Dengan demikian keputusan hakim segera berkekuatan hukum tetap dan Ahok dapat menjalani hukuman sesuai vonis yang ditetapkan.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Please Pak Jaksa, Biarlah Ahok Bebas Lewat Permohonan Grasi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Densus Antikorupsi, Fadli: Masyarakat Masih Percaya KPK
Redaktur & Reporter : Ken Girsang