jpnn.com, JAKARTA - Pakar Psikologi Politik Prof. Hamdi Muluk mengatakan bila masyarakat ingin berpolitik dengan wawasan yang maju dan hasil yang maksimal maka semua harus mengedepankan adu gagasan dengan basis pada data dan fakta.
“Hal demikian akan membawa masyarakat dan bangsa kepada hal yang lebih baik,” ujar Hamdi Muluk saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Ancaman Hoaks dan Keutuhan NKRI” yang digelar di Media Center, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (5/10).
BACA JUGA: Ketua MPR: Hubungan Indonesia - Belanda Saling Menguntungkan
Pembicara lain dalam diskusi ini adalah Anggota MPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon dan Anggota MPR RI dari Fraksi PDIP Komaruddin Watubun.
Dengan menggunakan data dan fakta, menurut Hamdi akan menjauhkan bangsa ini dari godaan informasi yang tak berbasis pada data dan fakta. “Hoaks itu sesuatu yang tak ada data dan faktanya,” paparnya.
BACA JUGA: Jangan Lagi Ada Selisih Pendapat Soal Islam dan Indonesia
“Hoaks juga disebut sebagai informasi kabar burung,” tambah guru besar UI itu.
Menurutnya, masalah hoaks perlu diseriusi dan dicegah. Sebab dampak dari berita yang tak berdata dan berfakta itu bisa memicu kerusuhan sosial.
BACA JUGA: Parlemen Malaysia Mempelajari Sistem Ketatanegaraan RI
Hamdi menceritakan, kerusuhan yang terjadi di negara Rwanda yang menyebabkan disintegrasi bangsa dikarenakan hoaks yang disebarkan oleh media. “Jadi jelas, hoaks bisa menimbulkan perpecahan dan konflik,” tuturnya.
Untuk itu pakar yang sering mengisi diskusi di parlemen itu mengajak semua untuk mendorong masyarakat dalam mengolah informasi harus berbasis data, fakta, dan ilmu pengetahuan. Diakui memang ada sebagian masyarakat yang suka dengan gosip.
“Acara gosip-gosip di televisi kan disukai masyarakat,” ungkapnya. “Untuk itu tugas kita mengedukasi masyarakat,” sarannya.
Menurut pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, itu bila ada berita dan kejadian maka berita dan kejadian itu harus dicek dan ricek serta validitasi agar duduk persoalannya menjadi jelas. Cerita dan kejadian di masyarakat yang dibumbu-bumbui memang ada. Hal demikian diakui sebab masyarakat awam senang modus narasi. Untuk itu, dirinya mengatakan kembali perlunya mendidik atau mengedukasi masyarakat.
Dalam kasus aktual yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet sehingga menjadi konsumsi publik, dirinya menilai kasus yang ada sebelumnya tidak dilakukan verifikasi. Seharusnya Ratna Sarumpaet didorong melapor ke aparat hukum lebih dahulu. “Kalau belum diverifikasi maka yang dibangun adalah narasi politik,” ucapnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bantu Korban Gempa dan Tsunami, MPR: Tak Ada Muatan Politik
Redaktur : Tim Redaksi