jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara Asep Warlan Yusuf menilai, kekhawatiran terhadap korupsi dalam Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) terlalu berlebihan.
Asep mengatakan, hal itu justru bisa menghambat program pembangunan. Sebab, selain masyarakat bisa mengawal langsung dana itu, penegak hukum juga bisa mengawasinya.
BACA JUGA: PAN Dukung Dana Aspirasi Rp 20 Miliar
“Kalau takut dikorupsi, di manapun ada potensi korupsi. Potensi korupsi paling besar justru berada di tangan presiden yang menjadi kuasa pengguna anggaran sebesar Rp 2.400 triliun yang tertuang dalam APBN,” kata Asep, Selasa (16/6).
“Lantas kalau demikian, maka program APBN tidak boleh dijalankan? Kan sudah ada polisi, jaksa dan KPK yang mengawasi,” tambah Asep.
BACA JUGA: Ssttt...PKS Masih Bimbang Putuskan Jagoan di Pilkada Depok
Menurut Asep, UP2DP cukup baik karena anggota DPR bisa langsung menyuarakan kepentingan rakyat di dapilnya. Dia menambahkan, program itu malah lebih tepat sasaran dan bisa diawasi langsung.
“Banyak program pemerintah selama ini justru tidak tepat sasaran dan jadi sasaran empuk korupsi karena ketidaktahuan masyarakat akan program-program tersebut,” ujar Guru Besar Universitas Parahyangan Bandung ini. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Wow, Politikus PKB Punya 25 Alasan Dukung Dana Aspirasi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Surya Paloh Tolak Rencana DPR Bentuk Tim Pengawas Intelijen
Redaktur : Tim Redaksi