jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudi mengkritik kebijakan ekonomi jilid XVI yang telah diluncurkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Paket tersebut, yakni Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), Peninjauan Devisa Hasil Expor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam dan Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).
BACA JUGA: Bela UMKM, Bang Ara Kritisi Paket Ekonomi Menko Darmin
Nita menilai Paket Kebijakan Ekonomi XVI bisa mengancam sektor UMKM.
"Saya tidak menyetujui tentang relaksasi DNI yang imbasnya bisa langsung terkena kepada UMKM sementara IWAPI yang saya pimpin dengan anggotanya yang hampir 98 persen adalah pelaku UMKM," ujar Nita.
BACA JUGA: Luhut Ingatkan Prabowo Baca Dulu Sebelum Komentar
"UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia terutama pada saat krisis moneter dan cukup tanguh serta penyerapan tenaga kerja yg cukup banyak, situasi ini tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yg pro kepada UMKM," sambungnya.
Nita menambahkan beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang Pro UKM dimulainya dari penurunan suku bunga KUR yang saat ini sudah menjadi 7 persen, lalu pajak UMKM menjadi 0,5 persen dari omzet serta beberapa kemudahan untuk UMKM lainnya.
BACA JUGA: Prabowo Ingin Indonesia Tiru Eropa soal Proteksi Pasar
"Saya mengimbau kepada para menteri terkait, khususnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution untuk meninjau kembali dan menunda kebijakan tersebut karena dinilai mengancam dan bisa mematikan Usaha Kecil Menengah kita dengan adanya izin kepada asing untuk bisa investasi 100 persen di 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI)," tutur dia.
"Kami yang sudah membangun infrastrukturnya lalu pihak asing datang dan langsung memiliki, jelas IWAPI menolak itu seperti penjajahan," cetus Nita.
Saat ini IWAPI dengan KADIN bidang pemberdayaan perempuan akan meluncurkan program Inkubator, khusus menciptakan lebih banyak lagi perempuan pengusaha dan menaikkan kelas para perempuan pengusaha dikelas mikro ke kelas kecil dan menengah, di mana ini akan meningkatkan jumlah para pengusaha di Indonesia yang hasilnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.
Hal ini menurut Nita, sesuai dengan imbauan Presiden Jokowi saat meresmikan RAKERNAS IWAPI XXVIII di Padang pada Oktober lalu, di mana negara ini masih sangat banyak memerlukan perempuan pengusaha dan harus berani eksport.
“Dengan adanya paket kebijakan ekonomi ke XVI ini terutama tentang relaksasi DNI yang lebih memfasilitasi investasi baik asing dan domestik adalah kebijakan yang tepat, tapi bukan di sektor UKM, semua kebijakan-kebijakan pemerintah harus melibatkan dunia usaha dan IWAPI," tutup Nita.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jamkrindo Beri Pelatihan Keuangan untuk UMKM di Yogyakarta
Redaktur & Reporter : Yessy