jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menilai paket kebijakan ekonomi jilid II Presiden Joko Widodo yang diarahkan pada upaya peningkatan investasi, belum menyentuh masalah pokok. Di sisi lain, meski berbeda dengan jilid I, bentuk keduanya mirip, yakni deregulasi dan debirokratisasi.
Diketahui, paket ekonomi jilid II berisi 6 kebijakan, yakni kemudahan layanan investasi 3 jam, pengurusan tax allowance dan tax holiday lebih cepat, pemerintah tak pungut PPN untuk alat transportasi, insentif pusat logistik berikat, insentif bunga deposito, dan perampingan izin sektor kehutanan.
BACA JUGA: Sinyal Harga Premium Diturunkan, Diumumkan Senin
"Menurut saya, paket kebijakan ekonomi tersebut belum menyentuh dua masalah pokok. Pertama, jaminan terhadap penyerapan tenaga kerja yang maksimal dari masuknya investasi. Karenanya, saya berharap pemberian kemudahan layanan, pemberian tax allowance dan tax holiday, serta pemberian berbagai insentif itu harus selektif," kata Heri di gedung DPR Jakarta, Jumat (2/10).
Dikatakan Heri, berbagai insentif itu harus diberikan kepada investasi yang menjamin penyerapan tenaga kerja. BKPM harus selektif. Karena dari laporan realisasi investasi triwulan II-2015 yang diterbitkan BKPM, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja pada investasi asing yang masuk.
BACA JUGA: DPR Samakan Dividen BLU Perhubungan dan BUMN, Ini Komentar Rini
Artinya, kata Heri, selama ini investasi tidak berbanding lurus dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dan itu adalah masalah pokok yang harus dipecahkan. Apalagi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semakin melebar, naik 300 ribu orang dibanding tahun lalu.
Persoalan pokok yang kedua, masih lemahnya pengawasan dari BKPM atas penerapan berbagai paket kebijakan mempermudah investasi. Karena selama ini aspek pengawasan atas kebijakan investasi di Indonesia tidak menyeluruh.
BACA JUGA: DPR Tolak Opsi Tutup Utang Pertamina dari PMN
"Biasanya di awalnya bagus, tapi bisa terdistorsi di tengah jalan. Akhirnya, investor banyak mengeluh di lapangan. Ini penting digarisbawahi, dan karenanya diperlukan penegakan hukum yang konsisten, tegas dan kuat," jelas politikus Gerindra itu.
Jikadua2 masalah pokok itu tidak disentuh, Heri memprediksi efek investasi menjadi nihil. Oleh karena itu, Ia mendorong penuh pemerintah untuk bekerja melahirkan kebijakan investasi yang produktif dan melibatkan sebesar-besarnya SDM lokal.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Minta Harga BBM Dihitung Ulang
Redaktur : Tim Redaksi