jpnn.com, JAKARTA - Keinginan Presiden Joko Widodo menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota negara, mengingatkan politikus PDIP Arteria Dahlan pada Presiden RI pertama Ir Soekarno.
Anggota Komisi II DPR ini menilai keinginan Jokowi, sapaan presiden, hal yang wajar. Apalagi wacana ini pernah digulirkan oleh proklamator kemerdekaan yang dikenal dengan panggilan Bung Karno.
BACA JUGA: Palangka Raya Memang Ideal Jadi Ibu Kota
Ketika itu, kata Arteria, Bung Karno menitikberatkan pada letak Kota Palangka Raya yang dibelah garis khatulistiwa. Dan secara grografis dapat dikatakan sebagai titik tengahnya wilayah NKRI.
"Bung Karno sangat visioner, sejak dulu beliau melihat bahwa kota Jakarta tidak didesain untuk menjadi pusat pemerintahan dengan segala kompleksitas permasalahan," ujar Arteria di Jakarta, Jumat (17/3).
BACA JUGA: Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangka Raya
Jakarta, juga tidak dirancang untuk mengakomodasi kehidupan kekinian yang menanggung beban yang begitu tinggi.
"Ide beliau (Bung Karno) itu kan terbukti. Jakarta sudah sangat jenuh," tukas politikus asal Sumatera Barat ini.
BACA JUGA: Dampingi Jokowi, Menko PMK Bagikan KIP-KIS di Kalbar
Alternatif pemindahan ibu kota pemerintahan dinilainya wajar bila mengacu pertumbuhan Jakarta yang begitu pesat, jumlah penduduknya yang terus meningkat dengan berbagai kompleksitas masalahnya.
"Negara, pemerintah daerah, bukannya tidak hadir (di Jakarta). Akan tetapi sulit untuk mengimbangi kemajuan kota dengan segala kompleksitas permasalahannya," ujar dia.
Sementara Palangka Raya, berada di pulau tua yang tidak terkena ring of fire, tak memiliki gunung api aktif dan bukan daerah gempa. Sehingga dapat dikatakan kota di Kalimantan Tengah itu miskin ancaman kebencanaan, dan minim pengaruh kenaikan muka air laut akibat pemanasan global.
"Berbeda dengan Jakarta, sebaik apapun kita mengelola Jakarta, siapapun gubernurnya, akan menghadapi fenomena alam yang maha dahsyat," katanya.
Palangka Raya menurutnya memenuhi syarat dari berbagai aspek. Baik geografis, pertahanan, nawacita, maupun ketersediaan lahan. Walau demikian, keinginan Presiden Jokowi memboyong pemerintahan ke Pulau Kalimantan bukan hal sulit namun tidak mudah juga.
Dibutuhkan pendalaman dan kajian multi aspek secara mendalam untuk mewujudkan keiinginan itu. Tidak hanya membutuhkan banyak biaya dikarenakan butuh pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang, juga membutuhkan kesiapan mental dan kesatuan paham untuk pindah.
"Faktanya 80 persen penduduk berada di Pulau Jawa, mereka akan terpisah oleh laut untuk sampai ke ibukota baru nantinya. Tapi keinginan ini harus dikaji dan segera mengambil sikap," pungkas Arteria.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi, Tolong Tinjau Perbatasan Kalbar-Malaysia
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam