jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menilai, keinginan Presiden Joko Widodo menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota pemerintahan merupakan hal yang wajar.
Apalagi, ide tersebut sudah dicetuskan dan pernah dirintis Presiden RI pertama Soekarno pada 1950-an.
BACA JUGA: Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangka Raya
"Dari aspek geografis, Palangka Raya merupakan hamparan datar, boleh dikatakan tanpa gunung dan perbukitan. Ideal untuk wilayah pengembangan dan penataan ruang," ujar Arteria di Jakarta, Jumat (17/3).
Dia menambahkan, pemerintah bisa menuangkan ide, cita-cita, dan gagasan dalam membangun ruang daratan, bawah tanah maupun udara di Palangka Raya.
BACA JUGA: Kapan Harga Cabai Turun sih?
Hal itu sekaligus bisa menjadi blue print plus contoh tata ruang Indonesia.
"Dari aspek pertahanan, Palangka Raya memiliki daratan yang sangat luas, ideal dan bagus sekali untuk menjadi buffer atau benteng pertahanan," jelas dia.
BACA JUGA: Pasokan dari Jawa Lebih Mahal, Pilih Cabai Sulawesi
Palangka Raya juga cocok untuk membumikan konsep pembangunan Indonesia dari pinggir yang selama ini diusung Jokowi-Jusuf Kalla.
Lokasi Palangka Raya yang berdekatan dengan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia menjadikan program pengembangan wilayah perbatasan semakin optimal.
Dari aspek ketersediaan lahan, Palangka Raya memiliki tanah yang luas.
Yakni 1.678,51 kilometer persegi atau dari empat kali lipat luas Jakarta yang hanya 661,52 kilometer persegi.
"Antisipasi perkembangan sekalipun sangat ideal. Palangka Raya berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang luas provinsinya dua kali luas Pulau Jawa. Jadi sangat ideal, kan? Apalagi jumlah penduduknya relatif sedikit," tutur politikus asal Sumatera Barat ini. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalteng Siap Gantikan Jakarta Jadi Ibu Kota
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam