jpnn.com, RAMALLAH - Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menuntut negara-negara Eropa benar-benar bertindak untuk menghalangi rencana Israel memulai pembangunan di wilayah Yerusalem Timur yang dikenal sebagai E1.
Tuntutan tersebut muncul setelah diplomat Eropa menandatangani surat protes untuk Israel yang ingin memulai pembangunan di permukiman ilegal tersebut.
BACA JUGA: Penghapusan Palestina dari Google dan Apple Sama dengan Melanggengkan Penjajahan Israel
Perwakilan Uni Eropa serta duta besar dari 15 negara Eropa telah menyerahkan surat protes kepada Kementerian Luar Negeri Israel mengenai niat untuk mulai membangun di daerah E1, sebelah timur Yerusalem yang diduduki.
"Kami menyambut surat protes yang ditandatangani oleh Duta Besar Eropa untuk menentang rencana Israel untuk memulai pembangunan di pemukiman ilegal, Givat Hamatos, dan yang disebut Area E1 di pinggiran Yerusalem yang diduduki," kata Hanan Ashrawi, anggota Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.
BACA JUGA: Presiden Palestina Minta Berbicara Langsung dengan Pak Jokowi, Ini yang Disampaikannya
Negara-negara Eropa yang dimaksud adalah Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Inggris, Belgia, Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia dan Swedia.
"Namun, kami percaya bahwa Uni Eropa, serta pemerintah dari 15 negara harus mengadopsi keputusan yang dapat ditindaklanjuti yang akan mencegah Israel bertahan di jalur ilegalitas, impunitas, dan aneksasi de facto. Oposisi retoris tidak menghalangi Israel. Faktanya, Israel berani untuk meningkatkan tindakan kriminalnya justru karena yakin bahwa oposisi akan tidak berpindah dari verbal ke tindakan," lanjut Ashrawi.
BACA JUGA: Tolak Rencana Jahat Israel, Warga Palestina Ditembaki Tentara
Pejabat PLO itu memperingatkan bahwa jika diimplementasikan, rencana-rencana Israel ini akan benar-benar memutuskan pendudukan Yerusalem dari wilayah alami Palestina dan memotong setengah Tepi Barat yang diduduki.
Menurut dia, Israel akan menyelesaikan proyek kolonial Yerusalem Raya dengan pencurian tanah strategis Palestina dan gangguan fisik.
"Sementara masyarakat internasional prihatin dengan kemungkinan aneksasi, Israel menerapkan skema aneksasinya di tanah tanpa pencegahan. Ini termasuk pembersihan etnis diam-diam dari Silwan, Al-Issawiya, dan Wadi Al -Joz melalui pembongkaran rumah, kekerasan sistemik, dan mengumumkan proyek permukiman berskala luas yang didasarkan pada pemindahan ribuan warga Palestina," beber dia.
Dia mendesak masyarakat internasional tidak membiarkan Israel melanggengkan tipu muslihat ini. "Prinsip akuntabilitas dirusak dan dianggap tidak relevan ketika para aktor internasional bersikeras memberi Israel jalan bebas atas pelanggaran mengerikan terhadap hak-hak Palestina dan hukum internasional," pungkasnya. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil