Paling Dermawan di Dunia, Indonesia Berpotensi jadi Pusat Ekonomi Syariah

Sabtu, 13 Januari 2024 – 06:55 WIB
Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Indef Izzudin al Farras mengatakan potensi itu didukung oleh sejumlah faktor, salah satunya negara paling dermawan. Foto: Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Indef Izzudin al Farras mengatakan potensi itu didukung oleh sejumlah faktor seperti jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negara paling religius di dunia hingga negara paling dermawan di dunia.

BACA JUGA: Bicara di Dialog Muhammadiyah, Ganjar Beber Visinya Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah

Hal itu disampaikan Farras saat Diskusi Catatan Awal Tahun: Visi Capres dan Evaluasi Ekonomi Syariah di Indonesia secara daring di Jakarta, Jumat (12/1).

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor keuangan syariah, industri halal, zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

BACA JUGA: TKN Sebut Prabowo-Gibran Optimalkan Ekonomi Syariah Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi

Laporan State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-3 atau naik 1 peringkat dari tahun sebelumnya dalam indeks ekonomi syariah global.

"Pemerintah juga telah mengeluarkan Rencana Induk Industri Halal Indonesia 2023-2029. Rencana Induk ini menjadi peta jalan bagi pelaku industri untuk mengembangkan industri halal di Indonesia," ucap Farras.

Rencana induk tersebut menargetkan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja serta investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Menurut Farras, rencana induk juga menargetkan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi, peningkatan kewirausahaan, serta penguatan halal brand dan awareness.

Farras menilai rencana induk tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mencapai target menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah perlu merumuskan peraturan Kawasan Industri Halal (KIH) yang jelas dan komprehensif, serta memasukkan isu-isu ekonomi Islam pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Agar nantinya KIH itu tidak hanya jumlahnya yang besar namun juga mempunyai dampak yang masif terhadap ekosistem,” kata Farras.

Pemerintah juga perlu menyiapkan infrastruktur yang mendukung proses sertifikasi halal, serta memberikan insentif kepada lembaga penelitian halal atau terkait halal.

Farras berharap dengan menerapkan strategi-strategi tersebut Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

“Pemerintah harus memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam proses sertifikasi halal jumlahnya cukup untuk mendukung target tahunan 10 juta produk proses sertifikat halal yang telah ditetapkan," kata Izzudin.(antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler