jpnn.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menunjukkan sikap berbeda dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu menolak Perppu Ormas disetujui dan disahkan menjadi undang-undang.
Padahal, partai koalisi lain yang ada di barisan pemerintah seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP, mendukung Perppu Ormas.
BACA JUGA: Ada Peluang UU Ormas Batal di Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, setiap partai politik punya otonomi masing-masing. Tentu otonomi itu dibentuk berdasarkan masukan yang diterima partai, serta pimpinan parpol terhadap Perppu Ormas.
Soal bagaimana nasib PAN di koalisi, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Sebab, satu-satunya yang berhak mengevaluasi koalisi adalah Jokowi.
BACA JUGA: Wiranto: Revisi Belakangan, Alhamdulillah Dulu
“Kalau anggota partai lain tidak punya hak lain untuk mengevaluasi partai koalisi lainnya,” kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).
Bagi PPP, kata Arsul, ketika sepakat untuk koalisi maka etika dalam berkoalisi harus dipegang. “Artinya kalau PPP ketika sudah tidak bisa lagi bersama-sama, harus tegas keluar dari koalisi,” tegasnya.
BACA JUGA: PKS: Perppu Ormas Kekang Kebebasan Masyarakat
Menurut Arsul, komitmen itu yang harus dipegang. Dia menegaskan tradisi di mana pun jika anggota koalisi tidak bisa bersama-sama lagi dengan lainnya harus bersikap. “Jadi tidak usah kemudian anggota koalisi lain yang mendorong-dorong untuk bersikap,” tegas anggota Komisi III DPR itu.
Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan, seminggu sebelumnya mereka sudah mendapat informasi valid bahwa PAN akan mendukung Perppu Ormas dengan sejumlah catatan. Namun, dalam sidang paripurna PAN tetap menolak perppu bersama Gerindra dan PKS yang merupakan partai oposisi. Kondisi ini membuat partai besutan Megawati Soekarnoputri itu kaget dan heran.
“Informasi itu valid ya, tapi kok hari-hari terakhir ada perubahan. Semula kami dengar pandangan mereka minta direvisi ada perbaikan kami juga tidak keberatan,” kata Hendrawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).
Menurut Hendrawan, sebenanya sikap PAN itu tidak masalah. Sebab, itu merupakan pilihan politik PAN. Hanya saja Hendrawan menegaskan bahwa setiap pilihan politik ada konsekuensinya.
“Tapi jangan korelasi langsung (ke koalisi). Apalagi politik kita politik kebersamaan, politik gotong royong,” katanya.
Wakil Sekjen PAN Yandri Susanto mengatakan, partainya mengambil keputusan tentu dengan pertimbangan yang matang. PAN juga menyerap aspirasi masyarakat. “Kajian internal kami sudah bulat menolak,” tegasnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).
Menurut Yandri, perbedaan itu hal biasa. Dia mengatakan, kalau presiden mau melakukan evaluasi, tentu bukan saja karena persoalan perppu. Sebab, Yandri menegaskan, setiap saat semua menteri yang ada di kabinet Jokowi harus dievaluasi dari sisi kinerjanya bagus atau tidak. “Jadi kalau Pak Jokowi mengevaluasi dalam waktu dekat saya yakin bukan karena Perppu Ormas,” tegas Yandri.
Menurut dia, bisa saja karena waktu yang sudah sangat pendek atau tinggal dua tahun lagi Jokowi harus menampilkan yang terbaik kepada rakyat dengan melihat menteri yang berpotensi untuk dievaluasi termasuk dari PAN.
Namun, Yandri yakin perbedaan sikap di Perppu Ormas tidak akan mengganggu kinerja Jokowi. “Saya kira Pak Jokowi maklum dengan perbedaan ini dan kami ketika itu diputuskan kami hormati,” ujarnya.
“PAN meyakini pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi memahami apa yang diputuskan PAN kemarin,” tambahnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wiranto: Perppu Ormas Bukan Mendiskreditkan Ormas Islam
Redaktur & Reporter : Boy