JAKARTA - Pencalonan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa sebagai Presiden kini mulai mempertimbangkan sosok calon Wakil Presiden sebagai pendamping. Dari sejumlah nama, sosok Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto dipertimbangkan untuk menjadi cawapres mendamping Hatta di pemilihan presiden (pilpres) 2014 mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo saat dihubungi, kemarin (27/1). Menurut Drajad, pertimbangan untuk memilih Djoko sebagai cawapres adalah keduanya memiliki hubungan yang bagus. Kedua tokoh juga sama-sama menjabat sebagai Menko, dimana Hatta saat ini adalah sebagai Menko Perekonomian.
"Chemistry (hubungan personal, red) keduanya bagus, persis waktu SBY-JK," ujar Drajad. Maksud pernyataan Drajad ini adalah hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Wapres Jusuf Kalla sebelum berpasangan sebagai capres dan cawapres di pemilu 2004. Ketika itu, SBY menjabat sebagai Menko Polkam, sementara Kalla menempati posisi sebagai Menko Kesra.
Dalam hal ini, PAN tidak dalam posisi untuk meminang Djoko yang notabene kader Partai Demokrat. Drajad menyatakan, PAN juga tidak memiliki niat untuk "membonceng" Partai Demokrat dalam meraup perolehan suara. "PAN berdiri di atas kaki sendiri untuk mencalonkan Hatta sebagai capres. PAN tidak tergantung partai lain," tegas mantan anggota DPR itu.
Perjuangan PAN untuk mencalonkan Hatta, lanjut Drajad, bukan berarti memperlakukan Hatta secara eksklusif untuk pencalonan dari internal saja. Jika ada partai lain yang juga berminat meminang Hatta, Drajad menyatakan PAN akan senang hati menerima.
"Kita tidak mempersoalkan ada partai lain yang menyosialisasikan Bang Hatta sebagai capres," ujarnya. Dalam mewujudkan pencapresan itu, ujar Drajad, PAN juga sudah menyisir daerah-daerah pemilihan yang dinilai potensial meraup suara.
Drajad menambahkan, PAN juga tidak bisa memungkiri adanya asumsi politik bahwa sosok capres harus berasal dari Jawa. Namun, hal itu tidak bisa menjadi tolok ukur karena belum ada survei yang menunjukkan mayoritas orang Jawa tidak akan memilih non-Jawa. Kalahnya Kalla dalam pencapresan tahun 2009 lalu, juga dinilai murni karena kepopuleran Presiden SBY. "Tahun 2014 tidak ada incumbent, jadi semua kemungkinan bisa terjadi," tandasnya. (bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konflik PPRN Usai, Tunggu Sikap Menkumham
Redaktur : Tim Redaksi