jpnn.com - JPNN.com - Ketua Fraksi PAN DPR Mulfachri Harahap mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan tarif STNK, BPKB hingga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).
Anggota Komisi III DPR ini menyebut di tengah berbagai kenaikan tersebut, hanya ada satu hal yang turun. "Semua naik kan. Ada yang turun satu. Harga diri. Yang turun tuh harga diri kita sebagai bangsa. Kalau yang lain naik. Di luar itu gak ada yang turun," kata Mulfachri saat dimintai sikap fraksinya, Kamis (5/1).
BACA JUGA: TNI dan Australia, Jokowi: Ini Masalah Prinsip
Politikus dapil Sumatera Utara I ini membandingkan konsep semua kepemimpinan nasional pascareformasi dalam mengatasi persoalan ekonomi. Mulai dari Presiden BJ Habibie, Abdurrachman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Jokowi.
"Kalau membandingkan presiden kita setelah era reformasi maka jujur harus kami katakan, pada era sebelum ini lah, era Presiden Yudhoyono dua periode itu terlihat memang pemerintah punya konsep, punya formulasi mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi, khususnya masalah ekonomi walau ada kekurangan di sana sini," kata Mulfachri.
BACA JUGA: Rapat Kabinet Pertama di 2017, Ini Pesan Jokowi
Era pemerintahan SBY, lanjutnya, masyarakat biasa mendengar penjelasan pemerintah, baik oleh presiden langsung maupun oleh menteri teknis terkait sehubungan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian pada saat yang bersamaan disampaikan juga rencana pemerintah untuk mengatasi persoalan itu.
Tak cukup di situ, beberapa waktu kemudian pemerintah menyampaikan progres yang telah dicapai dari sejumlah opsi sebagai jalan keluar yang telah diambil. Sehingga ketika ada masalah, ada cara mengatasinya. Setelah itu pemerintah menyampaikan hasil yang dicapai.
BACA JUGA: Nah Lho! PDIP Minta Tiga Anggota Kabinet Ini Diganti
"Maka bisa dilihat sejauh mana pemerintah memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan. Nah yang sekarang (Jokowi-JK), kami tidak melihat itu. Dalam bahasa yang gamblang, pemerintahan sekarang ini sepertinya kurang memahami masalah yang kita hadapi," jelas Waketum PAN tersebut.
Namun menurut dia, pemerintah harus diapresiasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur yang dianggap merupakan back bond, tulang punggung bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan masyarakat.
"Tapi jangan lupa, ada kepentingan yang lebih mendesak, ya soal itu tadi, soal kebutuhan mendasar masyarakat," tandasnya.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dengar Isu Reshuffle, Golkar Tak Akan Sodorkan Kader
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam