JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, tidak setuju anggaran pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dipangkas, dengan alasan efisiensi anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurutnya, persoalan pemilu merupakan agenda penting bagi bangsa Indonesia yang berlangsung secara periodik setiap 5 tahun sekali. Sehingga semua tahapan sudah teragendakan, termasuk besaran alokasi biaya yang dibutuhkan.
"Jadi saya tidak sepakat jika dana dipangkas melalui program efisiensi, dengan alasan untuk alokasi BBM," ujar Viva Yoga di Jakarta, Senin (17/6).
Menurut Yoga, pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membangun pelembagaan demokrasi, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang demokratis. Karena itu kualitas pemilu ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat.
"Jika partisipasi rendah maka akan menurunkan kualitas demokrasi. Dengan kondisi seperti ini maka variabel representasi atau derajat keterwakilan rakyat di Pemilu Legislatif dan atau derajat legitimasi Presiden di pilpres juga dalam kadar rendah. Itu problem krusial bagi Indonesia," katanya.
Karena itu pemerintah menurutnya harus selektif dalam melakukan efisiensi anggaran. Tidak boleh atas nama keadilan, semua lembaga dan kementerian dipotong seragam. "Harus ada program prioriitas dalam membangun bangsa," katanya.
Sebelumnya anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, menyatakan dari Rp 850 miliar anggaran yang telah disetujui pemerintah untuk pembentukan Panwascam dan PPL, terpaksa masih harus dipangkas Rp 75 miliar lagi.
Padahal anggaran yang mereka ajukan semula mencapai Rp 3 triliun. Jumlah tersebut akan digunakan untuk pembentukan, biaya operasional dan honorarium Panwascam dan PPL di seluruh Indonesia untuk menyukseskan Pemilu 2014.
Atas kondisi ini, masa kerja Panwascam dan PPL dipersingkat. Selain itu jumlah PPL yang semula direncanakan 5 orang tiap desa, dipangkas menjadi 3 orang.(gir/jpnn)
Menurutnya, persoalan pemilu merupakan agenda penting bagi bangsa Indonesia yang berlangsung secara periodik setiap 5 tahun sekali. Sehingga semua tahapan sudah teragendakan, termasuk besaran alokasi biaya yang dibutuhkan.
"Jadi saya tidak sepakat jika dana dipangkas melalui program efisiensi, dengan alasan untuk alokasi BBM," ujar Viva Yoga di Jakarta, Senin (17/6).
Menurut Yoga, pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membangun pelembagaan demokrasi, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang demokratis. Karena itu kualitas pemilu ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat.
"Jika partisipasi rendah maka akan menurunkan kualitas demokrasi. Dengan kondisi seperti ini maka variabel representasi atau derajat keterwakilan rakyat di Pemilu Legislatif dan atau derajat legitimasi Presiden di pilpres juga dalam kadar rendah. Itu problem krusial bagi Indonesia," katanya.
Karena itu pemerintah menurutnya harus selektif dalam melakukan efisiensi anggaran. Tidak boleh atas nama keadilan, semua lembaga dan kementerian dipotong seragam. "Harus ada program prioriitas dalam membangun bangsa," katanya.
Sebelumnya anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, menyatakan dari Rp 850 miliar anggaran yang telah disetujui pemerintah untuk pembentukan Panwascam dan PPL, terpaksa masih harus dipangkas Rp 75 miliar lagi.
Padahal anggaran yang mereka ajukan semula mencapai Rp 3 triliun. Jumlah tersebut akan digunakan untuk pembentukan, biaya operasional dan honorarium Panwascam dan PPL di seluruh Indonesia untuk menyukseskan Pemilu 2014.
Atas kondisi ini, masa kerja Panwascam dan PPL dipersingkat. Selain itu jumlah PPL yang semula direncanakan 5 orang tiap desa, dipangkas menjadi 3 orang.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DKPP Siap Garap Pengaduan Balon Bupati Murung Raya
Redaktur : Tim Redaksi