jpnn.com - JAKARTA - Penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap warga Kampung Pulo, Jakarta Timur masih menimbulkan polemik. Aksi itu bahkan kini masuk ranah hukum.
Pasalnya, Gerakan Lawan Ahok melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Bareskrim Polri, Selasa (1/9). Ahok, sapaan karib Basuki dilaporkan
BACA JUGA: Buruh Minta Unit Khusus, Ini Janji Kapolda Metro
atas pernyataanya yang dianggap telah menyakiti hati anak bangsa terkait penggusuran itu.
"Kami ke sini minta Bareskrim mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahok," kata Ketua Gerakan Lawan Ahok, Tegar Putuhena, di Mabes Polri, Selasa (1/9).
BACA JUGA: DPR Tuding Ahok Abaikan Nasib 10 Ribu Honorer K2
Dalam laporan LP/1026/IX/2015/Bareskrim, Ahok dilaporkan oleh Lieus Sungkharisma, warga Taman Sari, Jakarta Barat. Mantan politikus Partai Golkar dan Gerindra itu dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik sesuai pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Pernyataan Ahok yang dilaporkan yakni saat debat di salah satu televisi swasta pada 21 Agustus lalu.
BACA JUGA: Duh... Halte Busway Monas Jadi Tempat Jajakan Dagangan
"Kita atasi Kampung Pulo, nggak ada lagi sejarah Kampung Pulo banjir lagi. Syaratnya apa? Kita main kasar, main keras, jual otot nggak otak. Jakarta nggak perlu otak, otot saja. Itu urusan sampah kok, otot saja. Saya bilang kita taroh tentara saja di situ, kerjasama tentang udah, kamu galak-galakan, galakan kitalah,” kata Ahok saat itu.
Tegar mengatakan, pelapor Lieus merupakan warga Jakarta yang keberatan atas pernyataan Ahok. Pelapor sudah menyerahkan barang bukti yakni berupa rekaman pernyataan Ahok di stasiun televisi swasta tersebut. "Ini tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala daerah. Kami tidak mau ada kekerasan dan ancaman. Semoga bisa ditertibkan," kata Tegar. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rencana Ahok Tak Terealisasi, Monas Cuma Jadi Tempat Parkir Bus Buruh
Redaktur : Tim Redaksi