jpnn.com, JAKARTA - Program tol laut menjadi andalan untuk memastikan pasokan logistik ke daerah tetap aman dan lancar di tengah pandemi corona.
Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan selama ini pihaknya terus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menjamin kelancaran distribusi logistik melalui angkutan laut.
BACA JUGA: Menhub: Tol Laut Menjaga Pasokan Logistik Tetap Lancar di Tengah Pandemi
Meski di saat pandemi Covid-19, sektor transportasi laut dalam pendistribusi bahan pokok tetap berjalan lancar ke seluruh daerah. Kelancaran transportasi laut itu bisa dilihat dari operasional, baik kapal liner maupun kapal dalam program tol laut relatif sesuai jadwal.
“Kita patut syukuri berkat kerja keras Kemenhub, sektor transportasi laut baik yang kapal liner maupun kapal tol laut yang mengangkut bahan pokok dan penting tetap berjalan lancar dan tanpa hambatan di masa pandemi seperti ini,” kata Carmelita dalam siaran persnya.
BACA JUGA: Masih Marak Penangkapan Kapal di Laut, INSA: Kami Butuh Sea & Coast Guard
DPP INSA sebagai mitra Kemenhub juga rutin berkoordinasi dalam mensukseskan Program Tol Laut. Sejak dimulainya trayek tol laut, pelayaran nasional telah berkontribusi ikut melayani trayek tol laut.
Program Tol Laut juga dinilai telah mengalami banyak terobosan untuk mengoptimalisasikan perannya mengamankan jaring logistik ke daerah dan menekan disparitas harga antar wilayah.
BACA JUGA: Kepengurusan DPP INSA 2019-2023 Resmi Dilantik
Pertumbuhan jumlah trayek tol laut terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sejak diluncurkan pada akhir 2015, jumlah trayek tol laut sudah sebanyak 26 trayek pada 2020. Dari jumlah rute itu, tujuh rute dilayani oleh pelayaran swasta nasional.
Sementara agar ketersediaan stok bahan pokok dan penting terjamin di daerah-daerah, yang diperlukan adalah memperbanyak volume barang yang diangkut, dan memperbanyak ship’s call kunjungan kapal tol laut.
Peran tol laut sangat penting dalam upaya mengurangi disparitas harga antarwilayah khususnya di wilayah timur dan di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).
“Tapi untuk menurunkan disparitas harga antar daerah tidak bisa hanya dilakukan Kemenhub melalui Program Tol Laut,” katanya.
Menurutnya, perlu peran serta kementerian dan lembaga lain dalam menekan disparitas harga dan memastikan pergerakan logistik yang terintegrasi dan lancar, termasuk konektivitas antar moda transportasi dan pemantauan harga barang tol laut hingga ke tangan konsumen.
Carmelita menuturkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang belum lama ini diterbitkan, diharapkan akan mempercepat optimalisasi kinerja tol laut.
“Program Tol Laut yang sudah berjalan baik ini harus diiringi dengan munculnya industri di wilayah timur sehingga adanya pertumbuhan muatan balik kapal, dengan begitu nantinya akan membuat daya saing logistik kian baik," tandasnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy