jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa era pandemi Covid-19 tidak menyurutkannya melaksanakan penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus memperhatikan dan membangun desa.
Sosok yang karib disapa Gus Menteri itu mengaku terus membangun komunikasi dengan perangkat desa, termasuk lewat virtual.
BACA JUGA: Gus Menteri Pengin Digitalisasi Arsip Kemendes PDTT
"Hampir setiap minggu saya melakukan webinar dengan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan tema. Misalnya kemarin bertema pemutakhiran data, karena penting sekali indeks desa membangun (IDM) berbasis SDGs Desa," kata Gus Menteri saat memenuhi undangan Tribun News Network untuk menjadi pembicara kunci dalam webinar "Dana Desa di Era Pandemi Covid-19", Senin (8/3).
Menurut dia, jika IDM berbasis SDGs Desa terwujud maka akan memiliki peta jalan untuk mengetahui kondisi objektif dan memberikan perlakuan terhadap desa.
BACA JUGA: Kemendes PDTT Sudah Menyalurkan Rp 1,6 Triliun Dana Desa 2021
Gus Menteri mencontohkan dalam persoalan kemiskinan. Secara nasional sangat kompleks, tetapi akan berbeda bila bicara soal kemiskinan di desa.
Dia menjelaskan kemiskinan itu terlihat banyak karena diakumulasikan. Namun, kata dia, bila dipecahkan per desa, maka relatif lebih mudah dalam penanganannya menggunakan dana desa, serta sejumlah program seperti bantuan langsung tunai dan program padat karya tunai desa (PKTD).
BACA JUGA: Sandiaga Minta Pengusaha Muda Jadi Mitra Kembangkan Desa Wisata
"Jika berbicara secara mikro, maka rasanya tidak sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan," kata Gus Menteri.
Doktor honoris causa dari UNY ini menambahkan begitu juga terkait dengan poin tiga SDGs Desa, yaitu Desa Sehat Sejahtera. Menurutnya, dengan adanya IDM berbasis SDGs Desa, akan memudahkan memiliki data warga yang mengidap penyakit berbahaya, menahan, termasuk persoalan stunting.
Dia meyakini persoalan ini tidak sulit dituntaskan bila dilakukan pendekatan secara mikro. Oleh karena itu, kata dia, pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa sanbat penting dan efektif.
"Dengan SDGs Desa ini, semua permasalahan di desa bisa terencanakan pembangunannya dengan berbasis data dan berbasis masalah. Karena kelemahan perencanaan pembangunan sebelumnya karena basisnya kurang, seperti datanya tidak valid dan tidak berbasis masalah," kata dia.
Selain webinar, Gus Menteri juga tetap melakukan kunjungan langsung ke desa. Pasalnya, dia menyadari bahwa yang berhubungan dengan masyarakat desa tidak serta merta bisa diwakili secara virtual.
Harus ada pertemuan dan dialog yang di masa era pandemi Covid-19 ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Lebih lanjut Gus Menteri menyatakan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memiliki kebijakan baru yang disebut Tim Sapa Desa.
Tim yang terdiri dari 35 personel ini setiap harinya menghubungi kepala desa dan perangkat desa dengan berbasis zonasi.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang kemudian didiskusikan untuk dicarikan solusi yang tepat.
Namun, Gus Menteri memastikan Tim Sapa Desa akan terus berlanjut meski era pandemi Covid-19 telah usai, karena program ini memang efektif untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di desa.
Kemendes PDTT dalam kesempatan ini juga menyampaikan perkembangan penyerapan dana desa 2021 hingga 6 Maret. Adapun pagu dana desa Rp 72.000.000.000.000. Pencairan Dana Desa sudah sebesar Rp 5.069.457.863.160 atau 7 persen.
Dana Desa dicairkan ke 21.628 desa atau 29 persen dari jumlah total desa. Dana Desa untuk Desa Aman Covid-19 Rp 456.147.341.120 atau 9,0 persen dari pencairan dana desa. Dana Desa untuk BLT Dana Desa Rp 206.052.600.000 atau 4,1 persen dari pencairan dana desa. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy