jpnn.com, JAKARTA - Petisi online di situs change.org yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicopot terus menuai respons publik. Kebijakan Anies mengakomodasi tim sukses melalui lembaga Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang membebani APBD adalah salah satu yang dipersoalkan.
Sebagaimana diketahui, petisi tersebut sering diperbincangkan publik setelah diusulkan akun Opini Kamu sejak 10 bulan lalu. Petisi tersebut berjudul Copot Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta!. Sebanyak 134.701 orang telah menandatangani petisi itu kemarin siang (27/5). Dalam petisi tersebut, gubernur DKI dinilai mengalami banyak kegagalan dan kejanggalan dalam menerapkan kebijakan.
BACA JUGA: Pulau Bidadari, Sekeping Surga di Halaman Jakarta
Respons dari kalangan akademisi datang dari pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin. Dia berpendapat, Indonesia merupakan negara demokratis. Jadi, masyarakat bebas berpendapat, termasuk kepada kepala daerah.
Menurut Ujang, petisi yang sampaikan kepada Anies tersebut wajar. Hal itu merupakan bagian dari kritik masyarakat terhadap pemimpinnya. Yang tidak boleh adalah petisi bermuatan politis.
BACA JUGA: Pemprov DKI Rugi Rp 400 Juta Akibat Kerusuhan 22 Mei
’’Artinya, jangan sampai kritik terhadap Pak Anies itu dipolitisasi. Sebab, bisa saja Anies dianggap calon capres atau cawapres potensial. Sehingga, sejak saat ini, ada masyarakat yang menjelekkan atau membusuki dengan stempel kegagalan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.
Dengan demikian, sambung Ujang, petisi tersebut akan membunuh pencitraan Anies. Apalagi, jika yang berkontribusi di petisi itu bukan hanya warga Jakarta, melainkan juga berbagai wilayah di Indonesia. ’’Bisa jadi, yang mengisi itu lawan-lawan politiknya. Tetapi, petisi itu tidak berdiri sendiri. Itu kan kritik. Itu masukan untuk perbaikan. Jadi, Anies mesti merespons positif,’’ terangnya.
BACA JUGA: Ace Hasan Tuding Anies Baswedan Sedang Tebar Pesona
Namun, Ujang menjelaskan, yang penting untuk digarisbawahi adalah kritik objektif. Publik tidak hanya menilai kegagalan, tetapi juga keberhasilan Anies dalam memimpin Jakarta. ’’Jadi, boleh mengkritisi. Boleh memuat petisi, tapi tidak boleh bernilai politis yang menyumbat karir orang lain,’’ ucapnya.
Ujang tidak memungkiri dan sependapat dengan para pendukung petisi bahwa kebijakan Anies mengakomodasi tim suksesnya melalui TGUPP merupakan suatu kejanggalan. Dia menilai, jumlah tim tersebut cukup banyak dan membebani APBD.
’’Di zaman Jokowi, TGUPP ada. Di era Ahok, juga ada. Tapi kan tidak boleh terlalu banyak orangnya. Terlalu tinggi gajinya. Sehingga itu membebani APBD. Jangan sampai karena mengakomodasi kepentingan tim sukses atau kepentingan orang-orang dekatnya, lalu jadi membengkak,’’ jelasnya dengan nada tegas.
Karena itu, kritik-kritik tersebut harus ditanggapi dengan pembenahan. Apabila tidak dibenahi, kritik itu akan menjadi citra buruk bagi Anies. Sementara itu, sambung Ujang, persoalan kemacetan dan banjir menjadi pekerjaan rumah Anies. Meskipun, kata dia, saat ini, Anies belum bisa dinilai berhasil maupun gagal. Sebab, ada sisa waktu yang lama.
Sementara itu, Gubernur DKI Anies Baswedan saat ditemui di Balai Kota DKI menyatakan, petisi itu sudah lama muncul. Menurut dia, setiap warga negara berhak menyampaikan pandangan. Tidak ada larangan sama sekali. Karena itu, ada pemilu dan pilkada. Hal tersebut adalah bagian dari struktur negara. Berbeda pandangan boleh saja.
’’Setiap warga negara berhak menyampaikan apa saja. Berhak memuji, mengkritik, dan kalau berada di ranah publik ya harus mau dikritik. Bahkan, dicaci maki pun harus biasa-biasa saja,’’ ungkap Anies dengan nada datar.
Menurut dia, hal tersebut biasa terjadi di wilayah publik. Dia menuturkan, hidup di wilayah publik jangan hanya ingin dipuji, tetapi juga harus siap dicaci maki, diminta turun, dan diminta naik. ’’Dari dulu, saya sudah mengatakan, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang,’’ tambahnya.
Anies menambahkan, alamat keluh kesah masyarakat adalah pejabat publik. Jadi, dia sudah siap, termasuk dicaci maki. ’’Ketika saya menjadi pejabat publik, saya harus jalanin dong. Kalau ada yang mengkritik, nggak usah ditangkep. Saya nggak pernah nangkep orang yang mengkritik saya, sama sekali. Tidak meningkatkan IMB, PBB, nggak lah. Biasa aja,’’ tuturnya santai. (jpc)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Anies Dinilai Sangat Berperan Meredam Kericuhan 22 Mei
Redaktur & Reporter : Adil