Pangan Lokal Harus Berdaulat

Kamis, 02 Februari 2017 – 23:59 WIB
Direktur Archipelago Solidarity Foundation bersama Ketua SPI Henry Saragih dan Dekan Fakultas Pertanian Unpatti Ambon Prof. Dr. Ir. J.M Matinahoru usai diskusi soal Kedaulatan Pangan Berbasis Kepulauan di Unpatti, Ambon, Kamis (2/2). FOTO: Istimewa for JPNN.com

jpnn.com - jpnn.com - Politik pangan harus mengedepankan pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan. Untuk itu, pemerintah tidak sekadar mengembangkan areal persawahan semata, tetapi juga mengembangkan pangan lokal, seperti sagu, umbi-umbian dan jagung untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Demikian intisari dari diskusi “Pangan Lokal Berbasis Kepulauan” yang berlangsung di Fakultas Pertanian Universias Pattimura (Unpatti) Ambon di Kota Ambon, Kamis (2/2).

BACA JUGA: DPR: Segera Bentuk Badan Pengelolaan Pangan

Diskusi yang dibuka oleh Dekan Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. J.M. Matinahoru menghadirkan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl-Oek. Engelina Pattiasina dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih.

Menurut Engelina, persoalan pangan merupakan salah satu dampak dari tidak konsistennya dalam melaksaakan UUD 1945, terutama Pasal 33, yang menghendaki agar kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

BACA JUGA: Kalteng Bakal Jadi Lumbung Pangan Nasional

Selain itu, katanya, Undang-undang Pokok Agraria merupakan salah satu turunan dari UUD 1945, tapi tidak pernah diiplementasikan.

Padahal, ada yang baik dalam UU itu seperi pelibatan hak masyarakat adat. Hal itu berarti memelihara kekuatan masyarakat adat, termasuk pangan lokal.

“Soal pangan misalnya, secara turun-temurun, Maluku dan Indonesia timur menjadikan sagu, umbi-umbian dan jagung sebagai makanan pokok,” kata Lulusan Universitas Bremen Jerman ini.

Dalam kesempatan itu, Engelina juga menyoroti pengelolaan Blok Masela yang membuat masyarakat Maluku harus berjuang agar kilang dibangun di darat. Padahal, katanya, Blok Masela berada di Maluku dan masyarakat harus mendapat manfaat.

Ketua SPI, Henry Saragih yang juga aktivis petani dunia, mengatakan, yang paling utama, bagaimana pangan lokal memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Konsep kedaulatan pangan lahir untuk merespon konsep ketahanan pangan, yang berorientasi pada pasar global,” katanya seperti rilis diterima Kamis (2/2).

Menurutnya, perlu upaya serius untuk mencapai kedaulatan pangan, dengan mengembangkan pangan lokal, yang berkualitas, bergizi, ramah lingkungan dan bisa memenuhi kebutuhan pangan.

“Dunia saat ini sedang menghadapi persaolan pangan, karena pola hidup manusia itu sendiri. Saat ini ada satu miliar orang yang kelaparan, tetapi juga ada satu miliar rang lebih yang obesitas. Satu kekurangan makan, yang satu lagi kelebihan makanan,” tegas mantan Presiden Asosiasi Petani Dunia ini.

Dia berharap, semua bersama-sama untuk mengembangkan pangan lokal, sehingga masyarakat tidak bergantung kepada beras atau pangan impor dari manapun.

Dekan Fakultas Pertanian, Prof.Dr. J.M. Matinahoru mengatakan, pihaknya senantiasa mengupayakan agar pangan lokal, seperti sagu bisa kembali menjadi pangan andalan. Untuk itu, katanya, adanya keinginan untuk menambah areal persawahan di Maluku tidak terlalu cocok, karena Maluku terdiri dari pulau-pulau kecil, sehingga jika areal sawah yang dikembangkan maka akan mewariskan masalah kepada generasi mendatang.

“Untuk kita saat ini, mungkin tidak ada masalah. Tapi itu akan menjadi beban untuk anak cucu ke depan, karena masalah lingkungan,” ujarnya.

Matinahoru menjelaskan, kalau areal persawahan yang diperluas, maka hal itu hampir pasti akan memanfaatkan dataran rendah. Lahan seperti itu hanya di sekitar pantai.

“Karena pulau kecil, maka dengan pembukaan persawahan akan menimbulkan daya tangkapan hujan yang juga kecil.

Hal ini akan sangat sulit untuk menghambat instruisi air laut. Kalau ini terjadi, maka lingkungan aan berubah dan juga ekosistemnya. Ini akan menjadi masalah di kemudian hari,” tuturnya.

Untuk itu, Matinahoru tidak setuju dengan perluasan areal persawahan, tapi justru mendorong pangan lokal yang sesuai dengan kondisi pulau-pulau kecil di Maluku. Perluasan sawah juga akan semakin mengabaikan pangan lokal, padahal selama ini beras telah menggeser sagu dan umbi-umbian sebagai pangan masyarakat di Maluku.

“Ini yang kami harapkan mendapat perhatian dari semua orang,” jelas Matinahoru.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
pangan  

Terpopuler