jpnn.com, JAKARTA - Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menilai kerusuhan saat aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di beberapa titik di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia pada Kamis (8/10), seharusnya bisa dicegah pemerintah dengan menyampaikan pernyataan yang bikin teduh.
"Untuk meneduhkan suasana dari amuk massa hanya menunggu ucapan atau kata-kata dari Presiden Jokowi, ini malah ke luar kota," ucap Pangi kepada jpnn.com pada Kamis malam.
BACA JUGA: Jakarta Genting, Kunjungan Jokowi ke Pulang Pisau Dianggap Penting
Diketahui, saat situasi Jakarta panas, Kamis, Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (8/10), dalam rangka melihat perkembangan program lumbung pangan nasional.
Pangi, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Research and Consulting, mengatakan pecahnya kerusuhan saat demonstrasi menolak UU dengan konsep omnibus law, dipicu sikap pemerintah dan DPR.
BACA JUGA: Situasi Panas, Pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo Langsung Mengarah ke Jokowi
"Apalagi sekarang semuanya pura-pura tak tahu menahu setelah melihat gelombang aksi makin besar. Kerusakan fasilitas umum karena peserta aksi yang marah besar karena mosi tidak percaya sama pemerintah," tutur Pangi.
Pengamat yang beken disapa dengan panggilan Ipang ini juga menilai aksi unjuk rasa di berbagai kota di Tanah Air sebagai bentuk ketidakpercayaan rakyat kepada DPR dan pemerintah.
BACA JUGA: 6 Poin Maklumat KAMI, Ada Kata Brutal, Emak-emak, Merdeka!
Apalagi prosedur pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU yang berlangsung 5 Oktober 2020, dianggap sebagian pihak cacat prosedural, tidak ada debat, tidak ada diskusi, tak ada pendapat lain.
"Ngotot dan cepat-cepat diketok palu. Berarti ini kan terkesan ada maunya. Kalau enggak, kenapa ini RUU kilat, tercepat disahkan menjadi undang-undang," sambung pria asal Sumatera Barat ini.
Akibatnya, kata Ipang, sekarang penolakan makin kuat, tekanan rakyat makin besar.
Dia juga meyakini polisi dan aparat tak akan berhasil menguburkan emosi dan semangat perlawanan rakyat terhadap kondisi ini.
Menurutnya sia-sia apa yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan cara menghadap-hadapkan rakyat dan mahasiswa dengan aparat.
"Sekarang tidak ada jalan, tinggal presiden mengalah saja, karena alasan undang undang ini dibahas kilat dan tergesa gesa, cacat prosedural. Sebaiknya presiden keluarkan Perppu," kata Ipang menyarankan.
Dia menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) menjadi cara terbaik untuk meredam kekecewaan dan kemarahan buruh, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat kepada pemerintah dan DPR.
"Agar aksi ini tidak terus meluas menjadi kerusuhan di mana mana, dan bakal banyak lagi fasilitas umum dibakar aksi massa apabila tuntutan mereka tak digubris untuk segera membatalkan undang undang omnibus law yang baru saja disahkan DPR," harap Ipang.
Dia juga merasa kasihan terhadap DPR yang hancur wibawa institusinya di mata rakyat, karena terkesan hanya menjalankan kemauan dan selera selera pemerintah agar RUU Ciptaker segera ditetapkan menjadi UU.
"Sebab, clear RUU ini jelas inisiatif pemerintah dalam hal ini presiden, sekarang terkesan mau cuci tangan, pura pura tidak tahu," pungkasnya.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam