jpnn.com, JAKARTA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk menayangkan kembali film Pengkhianatan G30S PKI di TVRI jelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.
Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Presiden Jokowi mengabulkan permintaan mantan Panglima TNI tersebut.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul Mengingatkan Gatot Nurmantyo tentang Peristiwa 29 September 2017
"Agar tidak blunder, Pak Jokowi harus berani menerima tantangan Pak Gatot dengan nanti presiden menginstruksikan nonton G30 SPKI," ucap Pangi kepada jpnn.com, Kamis (24/9).
Direktur eksekutif Voxpol Center, Research and Consulting juga menyinggung dampak politiknya kalau Jokowi tidak mau menginstruksikan pemutaran film G30 SPKI tersebut.
BACA JUGA: Jenderal Gatot Nurmantyo: Tunggu Saja Apa yang Akan Mereka Lakukan
"Kalau Jokowi menghindar dan terkesan tak mau menerima tantangan Gatot, berarti mengonfirmasi tuduhan Gatot selama ini bahwa beliau diberhentikan menjadi panglima karena permintaan pembisik PKI agar Gatot diberhentikan karena menggelar nonton bareng film PKI," tutur Pangi.
Menjelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Presidium KAMI Gatot Nurmantyo mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Pesan Serius Keponakan Jenderal M Panggabean untuk Gatot Nurmantyo
Isi surat, mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan perintah menayangkan kembali film Pengkhianatan G30S PKI, terutama di TVRI.
"KAMI menuntut Presiden Joko Widodo untuk menyerukan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan film Pengkhianatan G 30-S/PKI," tulisnya dalam Surat Terbuka Presidium KAMI kepada Presiden pada Rabu (23/9) malam.
Menurut Gatot Nirmantyo, melalui film tersebut, rakyat Indonesia bisa memahami ada noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia.
"Agar pelajaran sejarah yang menjelaskan noda hitam tersebut diajarkan kepada segenap peserta didik, tidak dikurangi apalagi dihilangkan," tegas veteran kelahiran Tegal, Jawa Tengah itu.
Selain itu, KAMI juga menuntut Presiden Jokowi untuk menindak gejala kebangkitan neo-komunisme atau PKI Gaya Baru yang disebutnya sudah nyata.
Poin lain yang ditujukan kepada pemerintah yakni meminta Jokowi untuk mengarahkan DPR agar tidak melanjutkan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Terakhir yang diminta KAMI dalam suratnya yakni mengajak masyarakat Indonesia untuk merayakan 30 September dalam bentuk mengibarkan bendera setengah tiang.
"Dalam rangka memperingati kebiadaban PKI pada 30 September, KAMI menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September," kata Gatot.
"Sedangkan dalam rangka merayakan Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 1 Oktober 2020 menaikkan bendera setiang penuh," pungkas Gatot Nurmantyo. (fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam