jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, sebagai duta bangsa, para prajurit harus mampu menjaga kredibilitas TNI, bangsa dan negara di tengah pergaulan lokal dan internasional dalam konteks misi perdamaian dunia. Dalam konteks tugas di lapangan, Panglima TNI mengingatkan para prajurit harus mampu melaksanakan tugas kemanusiaan yang telah ditetapkan, dihadapkan kepada situasi politik, keamanan dan kondisi sosial yang buruk, seperti mewabahnya epidemi penyakit kolera, sebagai dampak panjang dari bencana alam tahun 2012 di Haiti.
Hal tersebut dikatakan Jenderal TNI Moeldoko saat melepas pemberangkatan 167 Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXII-C/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), di Plaza Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Kamis (17/10). Satgas Kizi akan bertugas selama 1 tahun di Haiti ini di bawah pimpinan Mayor Czi Alfius Navirinda K selaku Komandan Satgas.
BACA JUGA: Banjir Kritik, Anies Baswedan Tetap Mantap Ikut Konvensi
"Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, anggota satgas telah dibekali materi penugasan, baik fisik, mental, teknik dan taktik maupun materiil, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kesiapan dan keyakinan itu mutlak dimiliki oleh satuan tugas dan para prajurit, karena para prajurit akan bertugas di negara yang tengah menghadapi permasalahan multi-dimensi aspek kehidupan, pasca konflik tahun 2004 dan pasca bencana alam tahun 2012," kata Panglima TNI.
Terkait dengan dasar hukum penugasan prajurit TNI ke Haiti, Jenderal TNI Moeldoko menjelaskan, pada 10 Oktober 2013, melalui resolusi 2119 tahun 2013, Dewan Keamanan PBB telah mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah pasukan Misi MINUSTAH dari 6.270 menjadi 5.021 personel militer dan mempertahankan komponen polisi sebanyak 2.601 personel, serta menetapkan untuk memperpanjang Misi PBB MINUSTAH hingga 15 Oktober 2014.
BACA JUGA: Besok Gelombang Pertama Pemulangan
"Misi PBB MINUSTAH, pertama, mendesak para aktor politik untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dalam rangka menyelesaikan semua langkah, guna mengatasi penundaan persiapan pemilihan umum yang dijadwalkan akhir tahun 2013 dan melaksanakan pemilihan umum bebas, adil dan transparan," kata Moeldoko.
Kedua lanjutnya, mendorong dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik dan sosial ekonomi, serta penegakan hukum dan keamanan di semua tingkatan dan lapisan masyarakat. Ketiga, membantu mengatasi kelompok kekerasan, kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, perdagangan orang dan perdagangan senjata, yang pada dua tahun terakhir ini semakin mengkhawatirkan terjadinya instabilitas. Keempat, membantu pembangunan infrastruktur masyarakat dan mengatasi wabah kolera yang semakin meluas dan berakibat lebih dari 650.000 orang telah terinfeksi melalui makanan dan/atau air yang terkontaminasi.
BACA JUGA: Rekan Bisnis Freddy Budiman Divonis Mati
Diakhir amanatnya Panglima TNI memerintahkan kepada seluruh aggota satgas untuk memahami dan menguasai secara benar aturan pelibatan dan aturan-aturan teknis seperti Standard Operating Procedures (SOP), Rules of Engagements (ROE) dan lain-lain untuk kemudahan, kelancaran dan keamanan selama bertugas, serta memperhatikan kondisi teknis alat dan perlengkapan yang digunakan.
"Saya meminta agar anggota satgas menjaga soliditas dan solidaritas sesama prajurit TNI, maupun prajurit lain yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB, tetap pegang teguh Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI, karena kode etik tersebut berlaku universal dimanapun para prajurit bertugas. Saya juga berharap, prajurit dapat memanfaatkan waktu penugasan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman, yang kelak akan sangat berguna dalam pelaksanaan tugas di masa-masa yang akan datang," harap Jenderal TNI Moeldoko. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dinonaktifkan BPK, Gatot Masih Digaji Negara
Redaktur : Tim Redaksi