jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan mengirim prajurit Kopassus untuk memperketat pengamanan sejumlah kantor perwakilan/kedutaan Indonesia di beberapa negara yang dianggap rawan dan berbahaya.
Hal tersebut tertera dalam kesepakatan yang ditandatangani menlu Retno Marsudi dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di kantor Kemenlu, Rabu (20/12).
BACA JUGA: Please, Jangan Mengadu Marsekal Hadi dengan Jenderal Gatot
Kedubes pertama yang akan segera menerima bantuan pengamanan adalah KBRI Kabul, Afganistan.
Anggota TNI dari satuan Kopassus akan mulai ditempatkan di gedung Kedubes sejak Januari 2018 mendatang.
BACA JUGA: Biasa Tangkap Maling, Pak Tito Pusing akibat Naik Sukhoi
Dalam pidatonya, Marsekal Hadi mengatakan bahwa pemerintah melihat kondisi Iraq yang semakin tidak stabil. Wilayah yang dikuasai oleh Taliban dan ISIS semakin meluas.
Sementara serangan-serangan kelompok bersenjata ke kantor-kantor kedutaan asing di Kota Kabul terus meningkat selama tahun 2017.
BACA JUGA: Lihat! Panglima TNI Ajak Kapolri Terbang dengan Sukhoi
Maka dari itu, ia menganggap perlu untuk segera dilakukan pengamanan di kedubes RI. Kesepakatan dengan Kemlu akan menjadi payung aturan untuk penempatan anggora TNI di luar negeri.
“Kami akan siapkan prajurit-prajurit terbaik yang loyal dan profesional,” janji Hadi.
Sementara itu, Menlu Retno Marsudi juga membenarkan kondisi keamanan yang semakin mengkhawatirkan di beberapa kantor kedutaan asing.
“Akhir-akhir ini konflik dan perang bukannya semakin berkurang malah bertambah,” katanya.
Mantan Dubes RI untuk Belanda ini mengatakan bahwa meskipun rawan dan berbahaya, keberadaan kantor kedubes/perwakilan sangat vital dalam membawa misi diplomatik dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri. “Terutama kalau di wilayah tersebut, ada WNI yang harus kita lindungi,” katanya.
Retno menambahkan, keamanan terhadap simbol-simbol kedaulatan RI, baik itu para diplomat, bendera atau gedung kedutaan sangatlah penting.
Ia berharap mulai tahun depan sudah ada TNI yang diterjunkan ke Kabul. Ia menyebut, pemerintah setempat juga telah memberikan izin. “Setelah Kabul, nanti lainnya menyusul,” ungkapnya. (tau)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI Batalkan Mutasi Pati Era Gatot, Ini Alasannya
Redaktur & Reporter : Soetomo