jpnn.com, JAKARTA - Panja yang memperjuangkan masalah honorer Komisi X DPR RI mulai bekerja hari ini. Panja ini bertugas memperjuangkan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN.
Agenda pertama panja honorer ini ialah mengundang para pakar bidang pemerintahan, hukum tata negara, dan administrasi negara.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, panja akan meminta masukan para pakar soal pengangkatan guru dan tendik honorer menjadi ASN, baik CPNS maupun PPPK.
"Ternyata kan beragam pendapatnya (soal honorer, red)," kata Abdul Fikri saat dihubungi JPNN.com usai rapat dengan para pakar, Selasa (9/3).
BACA JUGA: MenPAN-RB Keluarkan SE Terbaru untuk ASN, Begini Sanksinya...
Politikus Fraksi PKS tersebut mengatakan guru dan tendik honorer memang layak diangkat ASN. Dia mengatakan sejumlah pakar menyarankan tes ASN tidak menjadi indikator utama kelulusan.
Artinya, kata dia, harus ada penilaian lain yang dipertimbangkan dalam pengangkatan status mengingat para guru dan tendik honorer sudah mengabdi lama untuk negara.
BACA JUGA: Honorer K2 Sudah Dites Lewat Pengabdian Puluhan Tahun, Harus jadi PNS
"Ternyata bukan hanya DPR yang menilai kebijakan PPPK terburu-buru. Para pakar juga tidak sependapat dengan pemerintah untuk memfokuskan tenaga guru ke PPPK," ucapnya.
Dalam RDPU tersebut, pakar pemerintahan dari Universitas Diponegoro Dr Teguh Yuwono mengatakan, GTK honorer memang harus diangkat menjadi ASN.
Sebab, peranan GTK honorer sangat besar apalagi saat pandemi covid-19. Menurutnya, guru dan tendik honorer harus diberikan perlakuan khusus.
Berbeda dengan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang kelulusannya bisa ditentukan oleh hasil tes.
"Guru itu bukan hanya cerdas tetapi mampu mengajar anak-anak. Guru-guru honorer memiliki pengalaman banyak," pungkasnya. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad