jpnn.com, JAKARTA - Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri yang diwacanakan DPR RI diharapkan bukan bagian dari skenario kepentingan politik tertentu.
"Kehadiran Panja Netralitas mestinya didasarkan pada iktikad, komitmen dan dimaknai sebagai bagian dari kerja pengawasan DPR untuk memastikan Polri tidak berpihak dan terjaga netralitasnya,“ kata pengamat militer Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.
BACA JUGA: Netralitas Polri Diragukan, Pakar: Menuduh Tanpa Bukti Bukan Langkah Tepat
Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh dipakai menjadi penekan yang justru akan mencederai marwah dan netralitas Polri.
"Tidak boleh dijadikan instrumen penekan, semisal untuk justru mempengaruhi netralitas Polri atau bahkan menjadi penghambat kelancaran kerja kepolisian dalam rangka pengamanan pemilu,” kata Khairul.
BACA JUGA: Ketua GMNI DKI Soroti Netralitas Aparat Negara, Simak
Dengan adanya Panja Netralitas Polri ini, Fahmi berharap kerja lembaga lain tak terganggu.
"Kehadiran Panja jangan sampai mengganggu dan mengintervensi kerja Bawaslu," demikian Khairul. (dil/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA JUGA: Bambang Minta Warga Awasi Netralitas Polri di Pemilu Nanti
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif