jpnn.com, JAKARTA - Panja revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) menunggu daftar inventaris masalah dari pemerintah. Dengan adanya DIM, Panja sudah bisa memulai pembahasan.
"Raker pertama dengan menPAN-RB kan baru pada tahap penyerahan dokumen pandangan fraksi-fraksi tentang urgensinya UU ASN direvisi. Selanjutnya menunggu DIM dari pemerintah," kata Ketua Panja Revisi UU ASN Arif Wibowo, Jumat (26/1).
BACA JUGA: Hanura Tak Setuju dengan PDIP Soal Interpelasi Anies
Politikus Fraksi PDIP ini berharap pemerintah segera memasukkan DIM-nya. Mengingat revisi UU ASN sudah masuk Prolegnas 2018.
Dia menambahkan, semangat DPR RI merevisi UU ASN lantaran ada hak rakyat (honorer K2) yang tidak diakomodir. Padahal banyak yang sudah mengabdi puluhan tahun.
BACA JUGA: Anies Terancam Digoyang Interpelasi, Prabowo Bilang Begini
"Suka atau tidak suka, mereka ini sudah mengabdi kepada rakyat. Jumlah tenaga honorer yang mengabdi di instansi pemerintah sangat banyak. Saat jumlah PNS makin berkurang, baru terasa bila tenaga mereka sangat dibutuhkan," bebernya.
Senada itu Bambang Riyanto, anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra mengungkapkan, agar negara tidak kesulitan membayar gaji honorer K2 yang diangkat PNS, jangan dulu merekrut pegawai dari pelamar umum.
BACA JUGA: Revisi UU ASN, MenPAN-RB: Ingat, Guru Minimal S1
"Ayo diselesaikan dulu yang honorer K2 ini baru rekrut dari pelamar umum. Toh banyak di antara honorer K2 ini yang hanya akan menikmati gaji PNS sekejap karena keburu pensiun. Jadi ini kami bicara aspek kemanusiaan," bebernya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirjen Anggaran Tunggu Pembahasan soal Honorer K2
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad