Pansus Orang Hilang, Manuver Politik

JAKARTA - Mantan fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Haryanto Taslam, menilai langkah DPR mengaktifasi Panitia Khusus (Pansus) Orang Hilang dan Penculikan Aktivis 1997/1998 dan menjelang Pemilu 2009 kental nuansa politis ketimbang upaya penegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

''Saya mengutuk keras pihak-pihak yang sengaja memperdagangkan isu mereka yang menjadi korban penghilangan orang secara paksa dan penculikan ini semata-mata sebagai komoditas politik belaka,'' kata Haryanto Taslam, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10).

Dia juga mengecam pernyataan yang dilontarkan Ketua Pansus Orang Hilang, Effendi Simbolon, yang dilakukan di luar forum DPR''Jelas itu sangat tendensius, tidak proporsional dan tidak relevan

BACA JUGA: BOM Tolak Eksplorasi Mangan Bima

Tidak sepatutnya saudara Effendi Simbolon sebagai anggota DPR yang sekaligus menjadi ketua pansus memanfaatkan forum PDIP untuk menyampaikan keterangan tentang isu yang sangat sarat dengan manuver politik,'' kata Haryanto Taslam, yang juga satu diantara korban penculikan.

Dijelaskan Haryanto, kasus orang hilang dan penculikan aktivis 1997/1998 sudah di proses di Mahkamah Militer Tinggi Jakarta pada 1999 lalu''Keputusannya pun sudah jelas

BACA JUGA: Pansus BBM Bahas Turunnya Harga Minyak

Mereka yang dinyatakan terlibat dan terbukti melanggar hukum telah dijatuhi vonis dan telah menjalani hukuman," tegas Haryanto Taslam, yang kini bergabung dengan Partai Gerindra.

Menurut Haryanto, sebenarnya kasus orang hilang dan penculikan aktivis 1997/1998 itu sama dengan kasus Tragedi Semanggi I dan II, 27 Juli, Tanjung Priok dan Talangsari.

''Peristiwa itu buah dari kebijakan politik rezim berkuasa pada saat itu, yang dalam kenyataannya sulit dimintakan pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi-pribadi terhadap para pejabat atau mantan pejabat yang diduga terlibat,'' imbuh Haryanto.

Jadi lanjutnya, semua kasus tersebut hanya dapat diselesaikan dengan menempatkan masalahnya dalam konteks perjuangan bangsa menuju kehidupan yang demokratis dan menghormati penegakkan hukum serta memajukan HAM.

"Dengan prinsip tersebut dan dalam rangka rekonsiliasi nasional guna memelihara persatuan seluruh anak bangsa, saya menyatakan mendesak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berani mengambil alih tanggung jawab sejarah ini," tegasnya(Fas/JPNN)

BACA JUGA: KPK -Kejagung Gelar Perkara BLBI

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bea Cukai Amankan Eks Kapal Pesiar Selundupan dari Singapura