jpnn.com - JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II dinilai sudah tak lagi mewakili kepentingan nasional alias masyarakat di Tanah Air.
Pansus yang dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka (PDIP) ini dianggap hanya dibentuk dengan muatan kepentingan tertentu. Akhirnya, ada yang menilai Pansus Pelindo II sudah 'masuk angin'.
BACA JUGA: Politikus DPR Juga Puji SE Kapolri Soal Ujaran Kebencian
"Saya melihat pansus (Pelindo) itu tak relevan lagi dinyatakan untuk kepentingan nasional. Bahkan sejumlah anggota pansus sendiri pun sudah gerah dengan agenda kelompok tertentu itu," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy Institute (IPPI) Agung Suprio, di Jakarta, Senin (2/11).
Agung mengatakan, anggapan bahwa pansus hanya sarat kepentingan dari PDIP untuk memuluskan agenda politiknya di BUMN, tak bisa terbantahkan. Sementara anggota fraksi lain sudah mulai gerah dengan agenda terselubung pansus di luar untuk memperbaiki kinerja seluruh BUMN.
BACA JUGA: Ketua PT Jakarta Angkat Sumpah 270 Advokat Baru
Ia mencontohkan, pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di pansus pun hanya fokus kepada kinerja direktur utama Pelindo II, RJ Lino. Kondisi itu dinilai Agung membuat anggota fraksi lain berpendapat bahwa mereka telah "dipermainkan" kelompok tertentu.
"Seharusnya yang muncul di Pansus bagaimana memperbaiki tata kelola BUMN. Bukan malah fokus ke individul saja. Itu tidak benar juga," katanya.
BACA JUGA: Model Transparansi Pendanaan Parpol ala PSI
Kemungkinan lain yang membuat fraksi lain gerah dengan PDIP, karena gagal "deal". Sebab, kata Agung, bisa saja di awal pembentukan pansus patut diduga ada sesuatu yang dijanjikan namun akhirnya tidak ditepati.
"Semua orang pun akhirnya sudah tahu tujuan dari pansus itu. Kenapa Pelindo II saja yang di pansus-kan. Sekalian saja semua BUMN dibuat pansusnya. Kalau mau cari-cari kesalahan pasti ada kesalahan. Tujuan pansus itu saya kira sudah melenceng," katanya.
Akademisi dari Universitas Indonesia itu memperkirakan Presiden Jokowi tidak akan mempertimbangkan rekomendasi dari pansus. Sebab, motivasi pansus hanya untuk memberi rekomendasi mencari kesalahan atasan RJ Lino yakni Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyoroti Pansus Pelindo II yang dinilainya tidak penting dan terlalu kecil dibentuk oleh DPR.
“Pelindo itu tidak ada apa-apanya kok itu bisa dijadikan hak angket dengan membentuk pansus. Itu kasus kecil, tidak usah diselesaikan melalui mekanisme pansus,” kata Benny.
Menurut Benny, Pansus Pelindo II tidak seperti usulan pembentukan Pansus Asap yang efek masalahnya dirasakan masyarakat.
Pernyataan sama disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin.
“Dari sisi manfaat dan kegentingan, jelas pansus asap lebih penting daripada Pansus Pelindo yang tidak luas cakupannya. Karena masalah asap yang terdampak hampir 40 juta jiwa,” kata Andi.
Sementara anggota Pansus Pelindo II sendiri, yang berasal dari PKS Refrizal, sempat mengungkap kecurigaannya bahwa Pansus Pelindo II ini hanya jadi alat politik PDIP untuk menjatuhkan Menteri Rini. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kata Polri, Teror Kantor Go-Jek Belum Tentu Senjata, Bisa Saja Ketapel
Redaktur : Tim Redaksi