jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wapres terpilih pada sidang paripurna MPR 20 Oktober mendatang tak bisa ditunda.
Hal itu disampaikan Muhaimin menanggapi permintaan kubu Prabowo-Hatta yang mendesak DPR RI segera membentuk Pansus Pilpres 2014 serta menunda pelantikan Jokowi-JK.
BACA JUGA: RS Diduga Mark Up Tagihan INA CBGs
”Pelantikan Jokowi-JK tidak bisa tidak dilakukan, sebab MK (Mahkamah Konstitusi) dalam putusannya menolak seluruh permohonan yang diajukan mereka (Prabowo-Hatta), bahkan MK menguatkan ketetapan KPU yang menyatakan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Dan sesuai konstitusi, putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sehingga sudah tidak ada jalan lain,” terang Cak Imin di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, di sela-sela diskusi ’Membangun Indonesia dari Pertanian dan Penguatan Desa, Minggu (24/8).
Terkait Pansus Pilpres yang digagas kubu Prabowo-Hatta, menurut Muhaimin adalah hal sama-sekali tidak bermakna. Dijelaskannya, Pansus memang lahir dari aspirasi politik di DPR dan memang ada mekanismenya.
BACA JUGA: Baru Empat Instansi Siap Terima Pelamar CPNS
”Tapi saya yakin (Pansus) sudah nggak punya makna yang terlalu signifikan. Apa coba yang bisa dilihat dari Pansus?” lontar Muhaimin yang juga Menakertrans ini.
Ia pun sangat meyakini kalau Pansus meskipun terbentuk, namun tidak akan membawa hasil apa-apa. Sebab putusan MK yang sudah final dan mengikat itu akan disusul dengan pelantikan Jokowi-JK di gedung MPR
BACA JUGA: Muhaimin Belum Diajak Jokowi Bahas Kabinet
Sementara Ketua DPP PKB Marwan Jafar di lokasi yang sama mengatakan upaya yang dipilih koalisi pengacara dari kubu Prabowo-Hatta termasuk mendesak DPR membentuk Pansus Pilpres itu sudah tidak relevan lagi. ”Sudah nggak relevan lagilah, tinggal sebulan lagi, apalagi putusan MK final dan mengikat,” ujar Marwan.
Marwan mengingatkan putusan MK telah menguatkan keputusan KPU, artinya semua proses hukum telah selesai. ”Proses hukum sudah selesai dengan puncaknya pada putusan MK, apalagi proses politik di DPR untuk membuat pansus pilpres. Jadi gak mungkin ada penundaan pelantikan,” tegas Marwan.
Dijelaskan Marwan, proses pembentukan pansus tidak mudah. Sebab Pansus harus melalui kajian badan musyawarah (Bamus) DPR serta dibawa ke sidang paripurna. Ia pun merasa pesimis pansus akan terbentuk dalam waktu cepat, sementara pelantikan anggota DPR baru periode 2014-2019 pada 1 Oktober 2014. Selain itu, DPR saat ini sedang fokus membahas APBN yang harus segera diselesaikan komisi-Komisi di DPR bersama Badan Anggaran DPR.
"Hiruk-pikuk pansus jadi kontra produktif setelah rakyat memilih. Rencana pembentukan Pansus malah bisa di-bully masyarakat karena tidak relevan,” tukas Marwan yang juga ketua Fraksi PKB di DPR ini.
Menurutnya, lebih baik saat ini semua pihak melakukan rekonsiliasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih menyejahterakan rakyatnya secara merata kedepannya. ”Dalam demokrasi ada fair play, jadi mari semua menata kembali proses itu,” tegas Marwan.
Dalam kesempatan itu, Marwan menyinggung masalah yang terkait persiapan pembentukan kabinet Jokowi-JK. Menurutnya, PKB akan menyerahkan ’Buku Hijau PKB’ kepada Jokowi saat menghadiri pembukaan Muktamar PKB di Surabaya pada Sabtu 30 Agustus mendatang. Buku Hijau tersebut isinya membahas kabinet.
”Yang dibahas di buku itu mulai soal APBN, arsitektur kabinet, ketahanan pangan dan pertanian. Selain itu, Buku Hijau membahas juga persoalan energi, pendidikan, pedesaan serta pertahanan dan keamanan. Termasuk pembahasan soal perampingan kabinet,” terang marwan.
Dijelaskannya pula, PKB ada beberapa opsi terkait postur dan arsitektur kabinet itu. Opsi-opsi itu menurut Marwan sedang didalami pihaknya. Ia menambahkan penyusunan Buku Hijau PKB ini melibatkan sejumlah pakar dari kalangan nahdliyin. Ahli-ahli tersebut sebelumnya diajak berdiskusi yang digelar secara terbuka.
Semua professor doktor dari nahdliyin menyumbangkan ide dan pemikirannya bagi kemajuan bangsa dan negara. ”Kami bersama-sama mendalami semua masalah yang dihadapi pemerintahan mendatang diberbagai bidang,” pungkasnya. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Ada Pansus Pilpres, Bagus Kok
Redaktur : Tim Redaksi